(WAWANCARA) Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria: Pemerintah Harus Aktif Kejar Warga untuk Rekam Data

SETELAH gagal mendapatkan pemenang lelang pengadaan blangko KTP-E, pemerintah kembali bersiap menggelar lelang. Sementara itu, lelang yang terhambat di Kementerian Dalam Negeri menyebabkan kekosongan blangko dan menimbulkan antrean panjang pencetakan KTP-E. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Arif Hulwan dengan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria:

Bagaimana pantauan DPR atas layanan KTP-E yang tersendat?
Soal lelang itu kan ada aturannya ya. Kami memang tetap berkomunikasi secara informal dengan Kemendagri walaupun masa reses, seperti dengan rekan-rekan media juga. Perkembangan pun diinformasikan ke kami melalui rapat-rapat. Cuma, kami tidak bisa ikut dalam hal teknisnya, tidak bisa turun langsung melihat perkembang-annya di lapangan.

Apa yang harus dilakukan agar identitas kependudukan warga terjamin?
Buat kami di DPR yang penting hak konstitusional warga tidak hilang. Soal sah tidak sah, sudah disepakati surat keterangan dari Dinas Dukcapil (Kependudukan dan catatan Sipil) sebagai identitas yang sah pengganti KTP-E yang belum jadi. Yang terpenting itu masyarakat merekam datanya.

Apakah ada penekanan tertentu, terutama untuk kepentingan Pilkada?
Idealnya memang kita kejar pere-kaman data dan juga pencetakan blangkonya. Solusinya, karena kemarin gagal lelang, pertama, 101 daerah yang ikut Pilkada 2017 jadi prioritas. Yang belum pilkada mengalah dulu. Dan itu sudah dilakukan. Kedua, perekaman data di daerah lain tetap dikejar. Ketiga, proses lelang lewat e-catalogue.

Adakah jaminan masyarakat mendapat hak pilihnya meski tidak memiliki KTP-E?
Kami sudah sepakat, DPR dan pemerintah. KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) di seluruh daerah pun sudah menyosialisasikan. Yang penting bawa surat keterangan dari Dukcapil.

Langkah terobosan apa yang perlu ditempuh agar perekam-an KTP-E segera menjangkau semua?
Memang masyarakat enggak semua bisa proaktif. Makanya perlu sosialisasi aparat pemerintah daerah soal ini dengan berbagai cara. Tidak cuma pemda, harus bantu disuarakan juga dari tim kampanye, pasangan calon, partai pengusung, dan pendukung.

Apakah tidak masalah blangko belum tersedia?
Iya, karena yang penting data terekam dulu. Ini penting buat pendataan di Dukcapil, pembuatan SIM, dan lain-lain. Kalau data sudah direkam, mudah buat surat keterangan dari Dukcapil walaupun belum ada blangkonya. (P-1)