(WAWANCARA) Dirjen Dukcapil Kemendagri: Hasil Lelang Terdistribusi ke Daerah Akhir Februari

SETELAH gagal mendapatkan pemenang lelang pengadaan blangko KTP-E, pemerintah kembali bersiap menggelar lelang. Sementara itu, lelang yang terhambat di Kementerian Dalam Negeri menyebabkan kekosongan blangko dan menimbulkan antrean panjang pencetakan KTP-E. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Nur Aivanni dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh:

Bagaimana progres pengadaan blangko KTP-E?
Sedang proses pengadaan melalui dua cara, yaitu proses e-catalogue dan lelang umum. Untuk e-catalogue sedang menunggu hasil kajian dari unit layanan pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kemendagri dan lelang umum sudah dilakukan rencana umum pengadaan (RUP) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sudah membahas dengan ULP.

Kapan pengadaan blangko rampung?
Kami berharap proses e-catalogue dan lelang bisa secepatnya selesai, untuk pengadaan sebanyak 25,9 juta keping. Ini tergantung dari proses e-catalogue juga yang sedang berproses. Sedangkan untuk lelang, kami berharap bisa ada pemenang yang qualified sehingga akhir Januari atau Februari (2017) bisa didistribusi ke daerah.

Apakah yakin pengadaan kali ini tidak akan gagal?
Yah kita optimistis saja. Dengan dua metode ini diharapkan bisa terpenuhi blangko KTP-E di tahun 2017.

Berapa banyak warga yang belum lakukan perekaman data?
Warga yang sudah merekam kira-kira 171 juta atau 96,1%. Penduduk yang belum rekam se-Indonesia sekitar 7 juta atau 3,9%.

Bagi yang belum menerima KTP-E, bagaimana identitasnya?
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependuduk-an dapat dibuatkan surat keterangan. Fungsinya sama dengan KTP-E.

Apa yang menjadi kendala Dukcapil secara umum?
Ada beberapa kendala. Pertama, kesadaran masyarakat untuk segera memiliki identitas tunggal masih rendah. Kedua, geografis. Ketiga, sarana dan prasarana seperti listrik mati dan jaringan putus. Keempat, lemahnya kualitas sumber daya manusia. Kelima, koordinasi antarsektor.

Bagaimana solusinya?
Solusinya dengan jemput bola, rekam dan cetak KTP-E di luar domisili, sosialisasi, dan kerja sama pemanfaatan data. Saat ini sudah 204 lembaga menggunakan data Dukcapil untuk layanan publik, demokratisasi, dan penegakan hukum.

Apakah penyidikan kasus KTP-E mengganggu kinerja Dukcapil?
Kami ingin pemeriksaan segera selesai sehingga dapat dibangun kepastian, agar kami dapat fokus kerja dengan tenang. (P-1)