Anak Bupati Klaten Diduga Terlibat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp3,2 miliar hasil penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini. Uang yang diduga terkait dengan perkara jual beli jabatan di Pemkab Klaten itu disita dari lemari pribadi Sri Rp200 juta, juga dari lemari putranya, Andy Purnomo, sebanyak Rp3 miliar.

"Pada 1 Januari KPK menggeledah enam lokasi. Salah satunya rumah dinas SHT (Sri Hartini) dan ditemukan dari kamar yang diduga anak bupati Rp3 miliar, kedua di lemari bupati Rp200 juta," papar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, kemarin.

Menurutnya, uang tersebut ditemukan dalam bentuk rupiah dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Selain uang, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dari enam lokasi penggeledahan yang akan didalami.

"Temuan tersebut akan didalami karena diduga adalah kamar anak Bupati. Kemudian akan dilihat lebih jauh dari info-info yang ada sejauh mana kegiatan penyidikan ini akan berkembang baik ke pihak lain yang terlibat atau ruang lingkup perkaranya," ungkapnya.

Febri menjelaskan KPK terus melakukan pengungkapan perkara. Selain melalui penggeledahan, juga pemeriksaan saksi. Sejak perkara suap ini terungkap lewat operasi tangkap tangan, KPK telah memeriksa 40 saksi di Klaten.

"Saksi-saksi yang diperiksa secara rinci belum dapat infonya, tapi kebutuhan mendalami hal ini akan berujung pada pemeriksaan saksi-saksi terkait. Penyidik tidak langsung memanggil pihak-pihak yang terlibat, tapi mengumpulkan informasi awal," jelasnya.

Febri mengungkapkan para saksi tersebut memiliki banyak latar belakang yang seluruhnya diduga memiliki keterlibatan dalam perkara jual beli jabatan di Pemkab Klaten.

"Para saksi yang sudah diperiksa diduga punya kaitan dengan penyidikan ini, apakah kaitan ikut memberi atau ikut juga dimintai uang terkait dengan proses pengisian jabatan itu," tegasnya.

Catatan setoran
Febri pun menegaskan KPK sudah memiliki catatan setoran terkait dengan dagang jabatan di Klaten. Namun, Febri belum mau mengungkap lebih lanjut soal pihak-pihak yang memberi setoran.

"Tarif sejumlah jabatan berbeda-beda. Itu ada yang Rp50 juta atau Rp65 juta, hingga ratusan juta, tergantung posisi dan nilai strategis dari dinas-dinas yang dituju," paparnya.

Sri Hartini ditangkap pada Jumat (30/12/2016). Tim satgas KPK mengantongi alat bukti berupa uang senilai Rp2 miliar dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dua kardus air kemasan. KPK juga mengamankan fulus US$5.700 dan S$2.035.

Saat ditemui terpisah, komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan pejabat yang membeli jabatan cenderung tak punya dedikasi melayani rakyat dan lebih memikirkan cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan ketika membeli jabatan.

"Dedikasi dia itu omong kosong. Enggak mungkin merelakan begitu saja duit yang dia keluarkan untuk beli jabatan. Kerugian besar tentu pada masyarakat. Proyek-proyek yang dikerjakan kualitasnya buruk dan program seadanya karena dikorupsi pejabat," ujar Sofian. (Deo/JS/P-5)