Para Menteri Jangan Termakan Isu Perombakan

MI
05/1/2017 08:12
Para Menteri Jangan Termakan Isu Perombakan
(MI/Susanto)

PRESIDEN Joko Widodo memastikan tidak ada kocok ulang kabinet jilid III. Hal itu disampaikan Presiden saat menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, kemarin, sekaligus untuk menepis isu yang berembus akhir-akhir ini.

"Presiden dalam sidang kabinet kali ini mengawali arahannya bahwa tidak ada reshuffle kabinet," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers di Istana Bogor.

Menurut Pramono, Presiden telah meminta para pembantunya tetap giat bekerja dan jangan mau termakan isu perombakan. "Tidak ada reshuffle kabinet kecuali kalau ada yang diperlukan untuk di-reshuffle. Biar enggak ada yang salah paham," tegasnya.

Hal senada disampaikanJuru Bicara Presiden Johan Budi. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan rumor tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Indonesia menganut sistem presidensial.

Selama Presiden belum memberikan indikasi adanya perombakan kabinet, isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan. "Selama Presiden belum memberikan indikasi, ya tidak perlu terlalu kita larut dalam spekulasi politik pengamat tertentu," kata Arsul saat dihubungi Metrotvnews.com.

Arsul mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden yang paling paham apakah perombakan diperlukan atau tidak. "Soal apakah reshuffle dibutuhkan atau tidak, maka yang paling paham ialah Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku mendapat kabar dari orang dekat Presiden Jokowi bahwa Gerindra akan ditawari empat pos kementerian, yaitu menko polhukam, menteri pertanian, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, serta kepala staf kepresidenan.

"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo bahwa Gerindra di tawari empat posisi di pemerintahan, yaitu menko polkam, mentan, menaker, dan kepala KSP," kata Arief saat dihubungi, Selasa (3/1).

Menurutnya, jika tawaran itu benar, DPP Gerindra akan menggelar rapat pimpinan. Hasil keputusan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Jokowi akan diserahkan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Deo/P-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya