Ditawari 4 Pos Kementerian, Gerindra Komitmen di Luar Pemerintahan

KABAR rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kembali menyeruak. Sebanyak empat Pos kementerian dikabarkan akan ditempati Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodiq Mujahid yakin partainya tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Hal itu sesuai dengan arahan Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Ketum Gerindra berulang kali menegaskan kepada kami bahwa Gerindra konsisten di luar pemerintahan," kata Sodiq saat dihubungi, Rabu (4/1).

Sodiq menambahkan adanya kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo tidak akan mengubah kebijakan partai. Sebagai tokoh senior dan negarawan, Prabowo diyakini bisa membedakan urusan pribadi dengan urusan partai.

"Sebagai negarawan dan tokoh bangsa, Pak Prabowo akan menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa dan masyarakat dengan ambil posisi di luar sebagai kekuatan cek and balance," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mengaku mendapat kabar dari orang dekat Presiden Jokowi bahwa Gerindra akan ditawari empat pos kementerian.

Empat pos tersebut yaitu Menko Polhukam, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Staf Kepresidenan.

"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo bahwa Gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan yaitu Menkopolhukam, Mentan, Menaker, dan Kepala KSP," kata Arief saat dihubungi, Selasa (3/1).

Menurutnya, jika tawaran itu benar, DPP Partai Gerindra akan menggelar rapat pimpinan.

Hasil keputusan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Jokowi akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia juga menegaskan, seluruh kader partai akan siap mematuhi instruksi Prabowo terkait keputusan ini.

"Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK yang pasti semua keputusan ada ditangan ketua dewan Pembina Gerindra. Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," tegasnya. (MTVN/OL-3)