Jabatan Lurah pun Masuk Katalog Jual Beli Jabatan

BUKAN hanya jabatan strategis seperti kepala dinas dan kuasa pengguna anggaran lainnya, jabatan lurah di Klaten pun dijualbelikan.

Namun, yang paling besar tarifnya ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

"Dulu info yang kita terima soal transaksi di Klaten ini, dari bawah saja, seperti sekolah, juga dimintain mulai lurah, kepala puskesmas, hingga kepala RS (rumah sakit)," papar sumber Media Indonesia di KPK, kemarin.

Menurutnya, harga jabatan di Pemerintahan Kabupaten Klaten bervariasi. Itu terjadi bergantung pada tingkatan dan nilai strategisnya.

"Rincinya aku lupa, tetapi untuk yang strategis seperti Kadis PU bisa sampai ratusan juta rupiah," tutupnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, tarif sejumlah jabatan berbeda-beda.

Ada yang Rp50 juta atau Rp65 juta, hingga ratusan juta, bergantung pada posisi dan nilai strategis dari dinas-dinas yang dituju.

"Salah satu pihak yang diduga memberi, SUL kami tetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan hadiah/janji kepada pejabat negara terkait dengan pengurusan jabatan dari kasi ke kabid," ujar Febri.

Namun, Sekda Pemkab Klaten Jaka Sawaldi membantah adanya daftar harga jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Saat dihubungi terpisah, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan pihaknya sudah menetapkan sistem transparan dalam penyaringan PNS untuk jabatan di daerah sebagai aturan teknis PP 18/2016 dengan menerbitkan Peraturan Menteri No 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian atau Inpassing.

Setiap pejabat pemimpin madya akan menjalankan fit and proper test yang hasilnya diverifikasi kembali oleh Kemenpan-Rebiro.

"Jikapun ada kolusi dengan kepala daerah dan yang bersangkutan diloloskan, di kami akan dilihat lagi. Ternyata tidak memenuhi, ya, tidak akan kami angkat," ujarnya.

Kemarin, tim satuan tugas KPK menyita dokumen penting dari hasil penggeledahan di ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini, Sekretaris Daerah Jaka Sawaldi, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sartiyasto, dan Kepala Bidang Mutasi Slamet,

Sebanyak 12 bundel dokumen yang disita dari ruang kerja Kabid Mutasi BKD.

Dari ruang kerja Sri Hartini dan Jaka Sawaldi, menurut Kabag Umum Amin M yang ikut menyaksikan penggeledahan, KPK juga menyita sejumlah dokumen.

Saat menggeledah di ruang Jaka Sawaldi, KPK menemukan uang sekitar Rp20 juta, tapi tidak disita karena di situ tertulis dana tamsil dan honor.

KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat (30/12).

Selain Sri, KPK menangkap enam orang lainnya, yakni Suramlan (pegawai negeri sipil/PNS), Nina Puspitarini (PNS), Bambang Teguh (PNS), Slamet (Kepala Bidang Mutasi), Panca Wardhana (staf honorer), dan Sunarso (pihak swasta).

Setelah penyelidikan, KPK menetapkan Sri Hartini dan Suramlan sebagai tersangka.

Sri diduga penerima uang suap dan Suramlan diduga pemberi.

Barang bukti yang didapat sekitar Rp2 miliar di dalam kardus air mineral, serta US$5.700 dan S$2.035. (Cah/Put/JS/P-4)