300 Konten Berita Bohong Teridentifikasi

SUBDIREKTORAT Cyber Crime Polda Metro Jaya mencatat ada lebih dari 300 konten di media sosial dan media daring yang teridentifikasi menyebarkan berita hoax alias bohong. Para penyebar konten itu tersebar di berbagai kota di Indonesia, bahkan di luar negeri.

"Sampai saat ini kami masih melakukan cyber patrol," ujar Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Rata-rata penyebar isu hoax tersebut menggunakan akun tanpa nama (anonim) sehingga diperlukan identifikasi lebih lanjut.

Kepala Subdirektorat Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Roberto Pasaribu menyebut sejak penindakan digencarkan terlihat ada penurunan penyebaran berita bohong di dunia maya. "Sehari dulu bisa sampai 20-30 (akun) sekarang 5-10," jelasnya.

Berto mencontohkan penindakan terhadap akun Dragon TV yang sempat menyebarkan konten hoax tentang perwira menengah TNI marah lantaran penetapan tersangka terhadap purnawirawan TNI Kivlan Zein dalam kasus dugaan makar. Akun tersebut telah diblokir.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengimbau masyarakat dan lembaga/instansi yang merasa dirugikan oleh isu hoax untuk melapor kepada Polri. Hal itu akan ikut meredam per-edaran isu-isu tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengadukan konten isu bohong tentang pencetakan uang rupiah tahun emisi 2016 ke Bareskrim Polri. Isu itu menyebut rupiah baru tidak dicetak di Peruri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pelaku pembuat dan penyebar berita-berita bohong di media sosial akan ditindak lebih tegas.

"(Pemberian sanksi) sudah berjalan, tapi belum keras. Sekarang keras lagi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin, tanpa merinci sanksi yang dimaksud.

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat bergerak masif untuk memberikan literasi dan menjaga etika di media sosial.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan media sosial bukan jadi arena pertarungan opini yang konstruktif, tetapi malah sebagai panggung provokasi fitnah dan kebencian.

Ia sepakat perlu ada peningkatan gerakan melek digital, di antaranya memanfaatkan sekolah formal. (Nic/Nur/Kim/P-1)