Berlomba Buka-bukaan

PARA pasangan calon gubernur/wakil gubernur di pilkada DKI Jakarta mengaku telah ancang-ancang untuk mengenyahkan korupsi dari Pemprov DKI Jakarta.

Transparansi penerimaan dan penggunaan anggaran merupakan salah satu yang selalu disebut-sebut.

Namun, bagaimana program konkret yang ditawarkan tiap pasangan calon? Juru bicara pasangan calon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Rico Rustombi, mengatakan mereka bakal menerapkan smart government melalui pemaksimalan teknologi informasi.

Itu telah dilakukan beberapa kepala daerah, misalnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Rico menjelaskan, pembangunan smart government melewati beberapa tahapan, yakni debirokratisasi urusan pemerintahan, modernisasi serta efisiensi layanan masyarakat, transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan program pemerintah.

Saat ditanya apakah program itu sama dengan program e-budgeting yang sudah diterapkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rico menampik.

Namun, ia tidak menyebut inovasi yang bakal diusung Agus-Sylvi.

"Pasti ada program baru yang akan diaplikasikan oleh Agus-Sylvi selain e-budgeting. Banyak teknokogi IT yang akan diterapkan dan diadaptasi dari sebuah sistem yang sudah berhasil," jelas Rico saat dihubungi, kemarin.

Pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno bertekad membuka seluruh rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada masyarakat.

Mereka akan membangun sistem yang transparan serta bisa diakses kapan, di mana, dan oleh siapa pun.

Sandiaga juga menyebut program kartu Jakarta pintar (KJP) plus bebas dari penyalahgunaan kendati dapat ditarik secara tunai.

Masyarakat bisa mencairkan dana untuk kebutuhan pelaksanaan pendidikan anak, tetapi tetap dengan pengawasan secara ketat pemerintah daerah.

"KJP plus ada cipnya. Tetap kelihatan warga transaksi untuk apa. Seperti untuk pembelian laptop, batas pencairan bisa Rp800 ribu untuk tiap dua semester," papar Sandiaga di Karet Tengsin, Jakarta Pusat, kemarin.

Sementara itu, Anies menegaskan buka-bukaan sudah direalisasi sejak masa kampanye dengan merilis pemasukan dan pengeluaran dana kampanye kepada publik.

Dengan bukti

Bendahara tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Basuki-Djarot Saiful Hidayat, Charles Honoris, mengatakan transparansi dana kampanye yang dilakukan Basuki-Djarot melebihi pasangan lainnya.

Keterbukaan itu cerminan apa yang telah dimulai Basuki-Djarot selama ini memimpin Jakarta.

"Tidak ada yang berani transparan dan membuka siapa penyumbang dan berapa yang disumbang," ujar Charles, kemarin.

Sebelumnya, Basuki menyatakan penerapan tata kelola transparan dan pemberantasan korupsi antara lain dibuktikan dengan ketentuan wajib lapor harta kekayaan sampai pejabat tingkat kelurahan.

Pihaknya juga membuat berbagai sistem layanan publik berbasis daring agar mudah dipantau.

Seluruh transaksi pun diupayakan dalam bentuk nontunai untuk menghindari penyelewengan. (Kim/DA/Jay/P-1)