Komisi I Siapkan Undang-Undang Deteksi Dini Terorisme

KOMISI I DPR mendorong Kepolisian mencari jejak Bahrun Naim di jaringan teroris yang tersebar di nusantara. Diduga Bahrun menjadi biang kerok dalam upaya teror yang selama ini terjadi.

"Semua yang disangka terlibat terorisme ya perlu diamankan, tanpa terkecuali," kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada Hafid, melalui pesan singkat, Jumat (23/12).

Meutya yakin, kepolisian dapat mengantisipasi jaringan teroris yang berkembang di Indonesia.

Maka itu, dia meminta kerja sama antara kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) ditingkatkan apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Kita minta polisi, terutama BIN, untuk pencegahan agar dapat bekerja maksimal terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru," ujar Meutya.

Sementara itu, Anggota Komisi I lainnya, Bobby Adhtityo Rizaldi, mengatakan salah satu upaya untuk memutus jaringan teroris yaitu melalui penguatan upaya deteksi dini dengan payung hukum.

Bobby mengungkapkan, banyak kejadian deteksi dini atas suatu jaringan teroris, karena dalam ranah pidana, dimana baru bisa 'diamankan' setelah pelaku melakukan tindak teroris atau kriminal.

Diharapkan dengan adanya payung hukum dimana deteksi dini yang tervalidasi, bisa mencegah tumbuh dan terkoneksinya jaringan sel teroris.

"Kemampuan aparat hukum untuk mendeteksi jaringan sebenarnya sudah mumpuni, tapi terkendala dengan payung hukum yang ada, yang bisa berpotensi melanggar HAM dan lain-lain," ungkapnya.

Maka itu, sambung anggota Pansus RUU Terorisme ini, dalam revisi undang-undang terorisme, akan diupayakan penguatan deteksi dini. Hal itu dimaksudkan agar secara hukum dimungkinkan untuk memutus jaringan sel tersebut sebelum melakukan tindakan teror pada masyarakat.

"Oleh karenanya dalam revisi UU teroris secara garis besar penguatan upaya deteksi dini," ungkap Bobby. (MTVN/OL-3)