Deradikalisasi Kerja Bersama

KEANDALAN Polri dalam menggagalkan aksi teror harus didukung dengan keberhasilan program deradikalisasi. Tanpa program deradikalisasi yang sukses, beban Polri untuk mengatasi setiap ancaman teror akan menjadi ekstra berat.

Sehari seusai Densus 88 Antiteror menggagalkan aksi sekawanan terduga teroris di Kampung Curug, Babakan, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/12), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapatkan pelajaran berharga terkait dengan penyebaran ideologi radikal yang menjadi cikal bakal terorisme.

Menurut Kapolri, perekrutan satu terduga teroris yang dilumpuhkan di Tangerang Selatan dilakukan secara intensif di LP Cipinang, Jakarta Timur.

"Kasus ini jadi pelajaran bagi kita karena Abdul Rauf adalah mantan narapidana kasus penganiayaan di LP Cipinang. Dia direkrut Abu Haikal, anak buah Dulmatin, yang dulu pelaku peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina. Jadi direkrutnya di LP Cipinang," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Tito menambahkan pengungkapan jaringan terduga teroris di Tangerang Selatan, Payakumbuh, Deli Serdang, dan Batam juga membuktikan bahwa selain di LP, penyebaran ideologi radikal dilakukan melalui sel-sel kecil dan secara online.

Masih munculnya serangkaian ancaman dan aksi teror yang merasahkan di tengah masyarakat, seperti yang digagalkan Polri tersebut, menurut pengamat terorisme Al Chaidar menjadi bukti bahwa program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap para narapidana teroris belum berhasil. Jika hal itu terus berlangsung, jalan yang harus ditempuh bagi upaya pemberantasan terorisme pun dinilai masih akan teramat panjang.

Kerena itu, alih-alih hanya mengandalkan profesionalitas aparat keamanan dalam mencegah dan menindak aksi teror, pemerintah diminta menjamin keberhasilan program deradikalisasi.

Libatkan masyarakat
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, agar berhasil, program deradikalisasi membutuhkan proses dan tidak instan. Menghilangkan radikalisme, menurut dia, harus dimulai sejak dini kepada anak bangsa.

"Ini ibaratnya mendidik anak sudah dikerasin, tapi masih ada yang nyeleneh, tidak gampang," kata Suhardi Alius, kemarin (Kamis, 22/12).

Program deradikalisasi, menurut dia, akan efektif jika diterapkan sejak pendidikan usia dini. Namun, orangtua dan guru pun harus menemani untuk memastikan anak memiliki kecintaan terhadap nasionalisme, toleransi, dan arti kebinekaan.

Selain itu, ia mengimbau agar para eks narapidana yang sudah kembali ke tengah masyarakat tidak dimarginalkan. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat perlu memberikan perhatian dan bukan mengucilkan mereka.

Ia menegaskan pemerintah juga telah membentuk satgas program deradikalisasi. Ada 17 kementerian dan lembaga termasuk BNPT yang bakal bekerja pada awal 2017 dengan sasaran narapidana yang masih berada di dalam sel serta narapidana yang sudah bebas.

Pengamat terorisme UI, Ridwan Habib, mengatakan program deradikalisasi yang kini dilakukan masih sebatas formalitas sehingga belum mampu membuat napi terorisme meninggalkan ideologi kekerasan.

"Ironisnya, pemidanaan yang dilakukan justru membuat yang sebelumnya tidak radikal menjadi radikal. Contohnya terduga teroris yang tewas di Tangerang Selatan, Omen. Ia mantan napi kasus pembunuhan."

Menurut sumber di Kemenkum dan HAM salah satu kendala utama dari kegagalan deradikalisasi ialah narapidana terorisme yang tidak kooperatif.(Gol/Nyu/Adi/Alw/X-6)