Politik Dinasti Suburkan Korupsi

DOSEN Politik FISIP UIN Syarif HIdayatullah, Adi Prayitno, mewanti-wanti agar publik tidak memberi ruang kembalinya politik dinasti karena terbukti hanya menyuburkan korupsi.

Politik dinasti semakin berbahaya, lantaran saat ini meski dari sisi regulasi politik sudah memadai, namun dari sistem demokrasi belum ajeg dan tidak ada etika politik yang kuat.

Sehingga, kata dia, dinasti politik di Indonesia selalu memiliki kecenderungan untuk korup.

Ia mencontontohkan, akibat dinasti politik, indeks pembangunan manusia (IPM) di Banten, selalu rendah. Padahal, Banten, sangat dekat bahkan berbatasan dengan Jakarta. Rendahnya IPM di Banten, setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, menjadi bukti tidak ada kesejahteraan.

"Kenapa sedemikian hancur? Karena politik dinasti menyuburkan praktik korupsi. Terjadi, mulai dari level gubernur, wali kota, dan bupati," tegas Adi melalui keterangan resmi, Kamis (22/12).

Politik kekerabatan, kata Adi, memang akan selalu ada. Namun menjadi masalah, ketika tokoh yang dihadirkan itu, tidak memiliki kapasitas.

Di Indonesia, setelah sang ibu tidak berkuasa, anak kemudian ikut bertarung politik semata demi melanggengkan kekuasaan politik keluarga. Padahal, politik dinasti memiliki kecenderungan despotik dan korup harus diberantas sampai akarnya.

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menyebut jika politik dinasti di Indonesia telah mencerabut hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik. Ini terjadi karena anggaran pemerintah daerah, justru dinikmati kroni dan keluarga pemilik dinasti politik.

Hal itu diperparah dengan kultur politik yang belum berubah. Misal, ada kepala daerah yang sudah dua kali menjabat, kemudian mencalonkan lagi, dengan menjadi wakil.

Suksesi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semata saling tukar posisi untuk mempertahankan kekuasaan.

"Politik dinasti jelas menghambat regenerasi politik, sirkulasi kekuasaan. Hampir semua daerah yang mengidap politik dinasti, tidak bebas korupsi, seperti terjadi di Banten, kakak adik kena kasus korupsi," tegas Ray.

Ray mengingatkan, politik dinasti menyuburkan praktik korupsi, seperti terjadi di Banten. Semua sumber daya ekonomi daerah, hanya dialokasikan ke saudara dan juga keluarga saja.

"Tidak ada yang diuntungkan dari politik dinasti, kecuali dinastinya sendiri, rakyat tidak akan mendapat apa-apa," tegas Ray. (OL-3)