Masyarakat akan Dilibatkan Awasi Pilkada 2015

PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kekurangan personel untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara optimal.

Panwas berharap masyarakat ikut terlibat mengawasi pelaksanaan pilkada 2015.

"Panwas ini petugasnya terbatas. Di kabupaten jumlahnya tiga personel. Di kecamatan tiga personel. Jadi, kami masih kekurangan petugas untuk mengawasi hingga tiap desa," kata Divisi SDM dan Organisasi Panwas Kabupaten Tasikmalaya Iwan Sugianto, kemarin.

Untuk itu, sambung Iwan, panwas membutuhkan tambahan personel dari kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa dalam mengawasi pilkada Tasikmalaya.

Ia menyatakan, masyarakat dapat melakukan pengawasan saat pencoblosan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

"Kami ingin ada partisipasi dari pihak-pihak terkait, seperti media massa, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa. Pihak-pihak tersebut dapat memberikan sumbangsih ikut mengawasi pilkada Kabupaten Tasikmalaya," katanya.

Sekali pun Tasikmalaya memiliki calon tunggal, sambung Iwan, aturan pengawasan tetap sama se-perti daerah dengan calon peserta lebih dari satu pasangan, yakni mengawasi setiap tahapan kemudian memproses sesuai dengan aturan bila ada pelanggaran secara pidana maupun administratif.

"Mekanisme di panwas kalau ada yang dianggap mengetahui terjadi kecurangan, laporkan, kita akan tindak lanjuti asalkan disertai dengan bukti-bukti," katanya.

Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Panwas Pekalongan juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Anggota Panwas Kota Pekalongan M Habib meminta masyarakat waspada menjelang pilkada, 9 Desember 2015.

"Menjelang pilkada, timbul kerawanan, keributan, dan pelanggaran. Masyarakat perlu menjaga ketertiban dan keamanan sekaligus berperan mengawasi penyelenggaran pilkada. Apalagi, sekitar Kota Pekalongan sudah menunjukkan peningkatan tensi ketegangan," katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan agar selama pilkada berlangsung, semua pihak menciptakan kondisi yang stabil dan aman.

"Oleh karena itu, Jumat (23/10) kemarin, juga baru diresmikan Satgas Netralitas Aparatur Negara," katanya ketika mengantar keberangkatan Presiden bertolak ke AS di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin.