Jokowi-Megawati Bahas Solidaritas KIH

Wib/X-4
25/10/2015 00:00
Jokowi-Megawati Bahas Solidaritas KIH
Presiden Joko Widodo menyambut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pertemuan membahas isu nasional terkini di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (24/10).(ANTARA/Yudhi Mahatma)

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin menyinggung juga soal kondisi internal partai dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Dalam pertemuan 6 jam menjelang keberangkatan Presiden ke AS tersebut, Megawati mengingatkan Jokowi untuk mewaspadai pihak yang ingin mengacaukan gelaran pilkada serentak pada Desember 2015.

"Saya sengaja mengatakan, men-stressing, dalam situasi ini kewaspadaan kita perlu ditingkatkan, jangan sampai ada pihak ketiga melakukan hal-hal tidak diinginkan, termasuk membahas masalah internal partai dan KIH serta bagaimana kita menjalankan pemilu serentak," kata Megawati.

Menurut Megawati, Presiden menerima masukan tersebut dan menjanjikan lebih memperketat solidaritas di tubuh KIH dalam menyukseskan pilkada.

Apalagi, pilkada serentak baru pertama kali dilakukan sehingga partai-partai pendukung Jokowi-JK sangat memerhatikan stabilitas dan keamanan.

Turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam 20 menit tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

Saat menanggapi janji Presiden untuk meningkatkan solidaritas KIH, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mempermasalahkan jika kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke Kabinet Kerja.

"Ukuran kalkulasi politik kan mayoritas di legislatif. Setiap keputusan politik yang diinginkan Presiden harus didukung mayoritas anggota DPR. Sekarang kan 50-50. PAN sudah mendukung pemerintah, dapat jatah atau tidak itu hak beliau (Presiden)," ungkap Tjahjo.

Tjahjo tidak mempermasalahkan bila masuknya PAN menggeser posisi menteri dari partai lain.

Kebanyakan posisi menteri yang diisi anggota partai memang berasal dari KIH.

"Kami sepakat mendukung Pak Jokowi tanpa bargaining kursi dan sebagainya. Kapan saja pergantian kabinet bisa dilaksanakan sebab Presiden mempunyai hak prerogatif, termasuk dalam waktu dekat ini, yakni wacana perombakan kabinet jilid II mengemuka kembali," tandas Tjahjo.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya