DPD tidak Persoalkan Oso Jadi Ketum Partai

OESMAN Sapta Odang dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Saat ini, Oso, sapaan karibnya, masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Oso terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD-RI untuk periode 2014-2019.

Ketua Badan Kehormatan DPD-RI AM Fatwa mengatakan tidak ada aturan yang mengikat bagi anggota DPD untuk menjabat sebagai ketua umum partai.

"Enggak masalah. Tidak ada aturan, saya masih fungsionaris juga di Partai Amanat Nasional, sebagai dewan kehormatan. Itu bukan soal," kata Fatwa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/12).

Bahkan, sambung Fatwa, dirinya bangga Oso terpilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura secara aklamasi.

"Tentu tidak masalah, tergantung internal Hanura sendiri, maksudnya para elitenya di sana bisa menerima dengan baik. Tentu sebagai kawan, sesama senator DPD RI, bangga kalau dia bisa terpilih," ujar Fatwa.

Hal yang sama juga diungkap Anggota DPD I Gede Pasek Suardika. Kata Pasek, anggota DPD dipilih melalui jalur perseorangan, sehingga tidak ada larangan bagi anggota DPD menjabat sebagai ketua umum partai.

"Pada 2009 itu anggota DPD itu perseorangan. Perseorangan itu mekanismenya perorangan jadi siapapun dia boleh maju," ujar Pasek.

Adapun kata senator asal Bali itu, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pemilu Tahun 2009.

"Diatur dalam UU Pemilu 2009 dan 2014. Saya juga dulu begitu. Kan tidak ada larangannya," ucapnya.

Dia juga yakin, dengan terpilihnya Oso sebagai Ketum Partai Hanura, dapat menjembatani kepentingan DPD. Sebab tidak menutup kemungkinan anggota DPD bergabung dengan partai besutan Wiranto.

"Bagus Oso jadi ketum Hanura sehingga dapat menjembatani kepentingan DPD juga. Karena pasti banyak anggota dpd juga bisa bergabung di situ," beber Pasek.

Oso lahir di Sukadana, Kalimantan Barat, 18 Agustus 1950. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR sudah dua kali, yakni periode 1999-2004 dan terpilih lagi pada periode 2009-2019.

Oso terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto. Wiranto nonaktif sebagai Ketum Hanura setelah dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam pertengahan tahun kemarin.

Selama Wiranto nonaktif, tugas-tugas ketua umum di partai dijalankan oleh Jenderal Polisi (Purn) Chairudin Ismail sebagai Pelaksana Harian. (MTVN/OL-3)