Bela Negara Memberi Daya Getar Lawan

PROGRAM bela negara akan memberikan daya getar negara lain yang ingin mengganggu keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat meresmikan program bela negara kemarin.

Peresmian program itu ditandai dengan pelantikan 200 kader yang berasal dari sekitar wilayah Jabodetabek oleh Menteri Pertahanan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Jl Salemba, Jakarta.

Jumlah itu bagian dari 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota yang diresmikan kemarin. Mereka dari berbagai profesi, ada pegawai swasta dan pekerja informal.

Sebanyak 4.500 kader itu pascapendidikan akan menjadi instruktur bagi kader bela negara angkatan selanjutnya, hingga kemudian mencapai target 100 juta kader.

Ryamizard menegaskan program bela negara bukan wajib militer. Membela negara secara fisik dilakukan TNI. Program bela negara fokus pada soft power.

"Kalau kita beli alutsista, negara lain akan mencari celah untuk mengonternya. Namun, bila bela negara, mereka akan bingung. Mereka harus melawan 100 juta orang," katanya.

Kepala Badiklat Kemenhan Mayjen Hartind Asrin mengatakan dasar hukum program itu UUD 45 dan UU Pertahanan Negara.

Kurikulumnya terdiri atas tingkat dasar (sejarah kebangsaan, empat pilar negara, sistem pertahanan semesta), inti (cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan negara, kemampuan bela negara dalam bentuk fisik maupun nonfisik), serta tambahan (kearifan lokal).

Pendidikan itu berlangsung satu bulan bagi kader dewasa (19 tahun ke atas) dan tiga hari bagi kader anak-remaja (di bawah 19 tahun).

Anggaran pembinaan per kader dalam sebulan sebesar Rp5 juta.

Direktur Bela Negara Kemenhan Laksamana Muda M Faisal mengungkapkan pihak yang mengajari kader angkatan awal itu 70% berasal dari sipil dan 30% berasal dari TNI-Polri.

Harus fokus

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf berpendapat menumbuhkan nasionalisme tidak dapat instan.

Menurutnya, sebaiknya program bela negara dikonstruksikan dalam aspek kognitif pada kurikulum pendidikan secara berjenjang mulai SD hingga perguruan tinggi.

Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim menilai bela negara ala Kemenhan itu mempersempit makna nasionalisme.

"Aktivis antikorupsi itu apa tidak sedang bela negara?"

Menurutnya, Kemenhan harus fokus, terutama pemenuhan alutsista dan kesejahteraan prajurit.

"Komponen itu yang memberi deterrence effect kepada negara lain."

(Ind/X-5)