BNPT Harus Perkuat Program Deradikalisasi

AKSI teror kembali marak di Tanah Air.

Selain beraksi di dua gereja pada Agustus dan November silam, publik belum lama ini dikejutkan dengan rencana serangan yang menyasar Istana Negara.

Para pelaku diduga merupakan simpatisan Islamic State (IS).

Menurut pengamat terorisme Universitas Al Azhar Indonesia Adhe Nuansa Wibisono, maraknya aksi teror dalam beberapa bulan terakhir salah satunya disebabkan tidak efektifnya program deradikalisasi BNPT.

Kegagalan deradikalisasi, lanjut Wibi, sapaan akrab Wibisono, misalnya bisa dilihat dari aksi teror yang terjadi di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan, November lalu.

Juhanda, pelaku teror, pernah ditangkap pada 2011 karena terlibat kasus terorisme.

"Jika sekarang dia terlibat lagi, itu menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah masih gagal mengatasi ancaman terorisme," ujar Wibi saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Wibi, tingkat residivisme pelaku teror di Indonesia tergolong tinggi, yakni mencapai 10%.

Artinya, 1 dari 10 pelaku yang ditangkap dan dibina di lembaga pemasyarakatan kembali terlibat dalam aksi-aksi teror pascadibebaskan.

"Tingginya angka residivisme itu menunjukkan program yang ada sekarang belum maksimal," imbuhnya.

Dijelaskan Wibi, program deradikalisasi yang ada ha-rusnya diperkuat pada empat aspek, yakni reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi pelaku kembali ke masyarakat.

Pembinaan pelaku teror pun sebaiknya lebih diarahkan pada perspektif disengagement.

"Dalam disengagement, bukan hanya aspek ideologis yang diubah, melainkan juga kecenderungan agresivitas dan kekerasan mereka dia-rahkan kepada hal-hal positif seperti amal sosial, dan keagamaan. Pengawasan terhadap residivis juga harus diperketat," tuturnya.

Patut diapresiasi

Saat dihubungi terpisah, pengamat terorisme Universitas Udayana AA Bagus Surya mengatakan, kesuksesan Detasemen Khusus 88 dalam mengungkap rencana serangan bom bunuh diri ke Istana Negara patut diapresiasi karena tidak mudah menggagalkan aksi terorisme.

"Dari sisi intelijen, menggagalkan sebuah serangan cenderung jauh lebih sulit ketimbang menelusuri pelaku pascaserangan," jelasnya.

Adapun terkait target serangan, menurut Agung, hal itu mengindikasikan kebencian terhadap pemerintah yang berkuasa saat ini.

"Pada dasarnya, pelaku memandang pemerintah saat ini tidak sesuai dengan ajaran mereka dan harus diperangi," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah mesti serius memperhatikan rencana IS membangun basis di Asia Tenggara.

Jika perlu, TNI dan Polri diberi wewenang penuh dan keleluasaan untuk mempersempit ruang gerak simpatisan IS.

Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sejak awal ingin memperkuat BNPT, terutama fungsi koordinasi. (P-5)