Dewi Terima Fulus untuk Muluskan Proyek Rp200 M

KEPALA Dinas Tambang Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Iranius, begitu lahap mencicipi hidangan restoran spesial mi pangsit Ujung Pandang di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (20/10) sekitar pukul 17.45 WIB.

Iranius tidak sendiri. Sore itu, ia ditemani seorang pengusaha di bidang energi bernama Setiadi, Harry yang merupakan kolega Setiadi, Devianto ajudan Setiadi, dan seorang supir mobil rental.

Mereka tengah menanti kehadiran asisten pribadi anggota Komisi VII DPR Dewi Yasin Limpo, Rinelda Bandaso. Tujuannya memberikan uang agar Dewi Yasin Limpo memuluskan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Deiyai.

"Di saat bersamaan, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpakaian sipil berada di lokasi. Mereka menyamar sebagai pembeli mi pangsit dan berbaur dengan para pengunjung di restoran tersebut," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Tidak lama kemudian, Rinelda tiba dan langsung berbaur dengan Iranius. Sambil bercakap-cakap, Iranius menyerahkan uang sebesar S$177.700 (Rp1,7 miliar) dari total komitmen Rp3 miliar untuk diserahkan kepada Dewi.

"Uang dalam pecahan 50, 100, dan 1.000 dolar Singapura dibungkus dalam plastik bekas kemasan kripik singkong untuk mengelabui kami yang sudah beberapa hari mengintai mereka berbekal hasil informasi pengaduan masyarakat," ujar seorang penyidik yang enggan namanya dipublikasikan.

Penyidik lalu membawa mereka ke KPK. Sekitar pukul 19.00, tim KPK yang ditempatkan di Bandara Soekarno Hatta untuk mengintai gerak-gerik Dewi langsung membawa Dewi dan staf ahlinya Bambang Wahyu Hadi ke KPK.

Terlibat gratifikasi

Penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap delapan orang selama hampir 20 jam. Berdasarkan uang sitaan dan alat bukti berupa dokumen, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka pemberi dan penerima suap.

"Disimpulkan IR (Iranius) dan SET (Setiadi) diduga sebagai pemberi, kemudian yang diduga sebagai penerima adalah DYL (Dewi Yasin Limpo), RB (Rinelda Bandaso), dan BWH (Bambang Wahyu Hadi). Tiga orang lain dilepaskan karena tidak terbukti," ucap Johan.

Ia menambahkan proyek senilai Rp200 miliar itu masih dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2016. Johan irit bicara soal kemungkinan ada pejabat lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Untuk mengembangkan kasus tersebut, KPK pun telah menyegel ruang kerja Dewi di lantai 16 Gedung Nusantara I DPR, kemarin, dengan memberikan garis batas KPK berwarna merah di gagang pintu.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan kader harus mengundurkan diri dari partai dan jabatannya bila menjadi tersangka kasus.

"Itu pakta integritas Hanura," ujar Nurdin.

Saat ditemui terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga kakak Dewi memastikan kasus tersebut tidak ada hubungan dengan pihaknya.

"Saya jamin tidak terkait dengan pemerintah provinsi," ujar Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke KPK.

"Kami sebagai keluarga pemerintahan tentu patuh terhadap aturan. Kalau bersoal secara hukum, itu dipertanggungjawabkan secara hukum," lanjutnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan mengatakan dirinya yakin KPK akan bertindak adil.

"Saya yakin KPK menuruti langkah-langkah sesuai dengan hukum," ujarnya.

Pascapenangkapan Dewi, rumah kediaman miliknya terlihat sepi.

Rumah bercat putih itu terletak di kawasan elite di Jalan Pengayoman Blok F 11 Nomor 17, RT 003/RW 001, Masale, Panakkukang, Makassar.

(Pol/Wib/Nov/Ind/LN/P-5)