PKB tidak Setuju Kursi Pimpinan MKD Ditambah

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) meminta adanya penambahan kursi pimpinan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Namun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak sepakat dengan permintaan PKS tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PKB Maman Immanulhaq mengatakan partainya ingin revisi MD3 hanya fokus pada penambahan satu kursi di pimpinan DPR dan MPR.

"Fokus kita adalah bagaimana revisi terbatas MD3 memberikan ruang kepada pemenang pemilu yaitu PDIP untuk dapat kedudukan," kata Maman saat dihubungi, Jumat (16/12).

Maman menilai, penambahan kursi pimpinan dewan tersebut untuk menghapus persoalan ketidakadilan yang perlu diselesaikan semua pihak.

Menurut dia, penyelesaian persoalan itu penting agar tidak menghilangkan hak-hak partai politik yang memiliki suara signifikan.

"Soal apakah nanti ditambah lagi kursi di MKD, itu soal lain yang tidak terlalu prinsipil," ujar dia.

Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan, revisi terbatas UU MD3 yang bertujuan memasukkan PDIP di kursi pimpinan DPR dan MPR itu menjadi momentum untuk revisi menyeluruh di 2019.

Namun, jika Fraksi PKS ingin kursi pimpinan MKD ditambah, dia meminta agar hal itu menunggu revisi UU MD3 secara menyeluruh nanti.

"Sekarang kita harus selesaikan dulu satu persoalan dan menjadikan sebuah sistem UU yang mengatur MPR, DPR, dan DPD ini tidak terjadi ketidakadilan," pungkas Maman. (MTVN/OL-3)