Bakamla Lahan Basah Koruptor

BADAN Keamanan Laut merupakan lahan basah bagi para pelaku korupsi. Tidak mengherankan bila kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan tangkapan di lembaga tersebut. Bahkan, masih ada pelaku-pelaku lain yang belum tersentuh.

Tudingan itu dicetuskan anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusumah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dimyati meyakini Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi tidak bermain sendiri dalam perkara suap dan korupsi pengadaan monitoring satelit. Selain dengan cukong dan pengusaha, ia menduga Eko didukung aparat nakal kejaksaan dan kepolisian untuk menjalankan aksi menjarah duit negara.

“Kadang-kadang dengan si pemilik barang bermain, dengan pengusaha dan juga dengan cukong. Ada instansi kepolisian dan kejaksaan, tapi masih banyak juga yang bersih. Nah oknumnya itu yang saling mendukung. Karena itu, harus diusut tuntas. Ini karena tak hanya Bakamla yang main,” tandas Dimyati.

Senada, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan kecil kemungkinan Eko bermain sendiri. KPK diharapkan serius menelusuri keterlibatan pihak lain.

Lebih jauh, Uchok menyatakan banyak celah korupsi dalam praktik pengadaan barang di Bakamla, tidak hanya untuk jenis-jenis barang yang berteknologi tinggi dan sulit dimengerti publik.

Sebagai lembaga baru, Bakamla juga relatif ‘terbang di bawah radar’. Apalagi, kata Uchok, selama ini Bakamla relatif tidak terdengar kinerjanya dalam melakukan pengamanan.

“Jadi pengawasannya juga lemah. Apalagi, di dalam (Bakamla) ada tentara. Hasrat publik untuk lakukan pengawasan juga lemah. Sama seperti institusi-institusi lain yang di dalamnya ada tentara,” imbuh Uchok.

Selanjutnya, salah satu yang harus diawasi serius ialah proses lelang pengadaan. Menurut Uchok, proses lelang pengadaan alat-alat keamanan kerap hanya seremonial.

“Akadnya sudah lebih dulu. Dan biasanya kualitas nomor dua, yang penting itu yang menang tender bisa ngasih enggak,” cetusnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengakui pengawasan atas Bakamla masih lemah. Selain baru tahun ini masuk pengawasan DPR, Komisi I sebagai mitra Bakamla sulit mengawasi pengadaan barang karena sifatnya teknis dan relatif tertutup.

“Pengawasannya hanya pada golongan satu saja, tidak sampai yang teknis. DPR juga tahunya hanya beli barang jumlahnya segini dan digunakan untuk apa. Jadi agak sulit mengawasinya,” ujarnya. (Deo/Ant/P-1)