Menhan Undang Investor Persenjataan

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kementerian yang ia pimpin siap memenuhi amanat Presiden Joko Widodo, yakni melakukan pembangunan pertahanan negara Trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional.

"Pemenuhan itu lama prosesnya. Tapi kita sudah mulai sejak awal dengan menentukan alutsista (alat utama sistem persenjataan) apa yang diperlukan. Kita tanya ke Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kan ada prosesnya satu tahun, dua tahun. Yang jelas kita akan penuhi apa yang dimaksudkan oleh Presiden," ujarnya di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut dia, senjata yang ada sudah terlalu tua, terutama pesawat. Pesawat F5, misalnya, sudah berusia 35 tahun sehingga harus diganti. Namun, Ryamizard tidak menyebutkan secara mendetail kebutuhan alutsista dari setiap angkatan. 

"Senjata yang sudah terlalu tua, terutama pesawat, itu harus diganti. Kalau AD dan AL mogok, itu masih bisa didorong. Kalau udara jatuh, enggak bisa didorong lagi. (Usia alat) 30 tahun ke atas kita sudah pertimbangkan. Tapi F5 35 tahun, itu harus diganti," lanjutnya.

Ryamizard menambahkan, pemenuhan alutsista tentu harus ditopang dengan anggaran yang memadai. Tahun lalu, Kementerian Pertahanan mendapat pagu Rp102 triliun. Namun, sekarang menerima Rp95 triliun.

"Kemarin pagunya Rp102 triliun, sekarang Rp95 triliun. Tapi kita terima saja. Kita tidak boleh memaksa negara untuk kebutuhan sendiri. Kita mengajukan yang ideal. Negara baru bisa memberi segitu jangan dipaksa-paksa. Walaupun turun, tidak pengaruh," tuturnya.

Dengan anggaran terbatas, pihaknya akan memenuhi kebutuhan alutsista secara bertahap. Kementerian Pertahanan juga akan meningkatkan industri pertahanan yang mandiri, dalam hal ini mengundang investor menjadi salah satu caranya.

"Saya sudah memanggil investor untuk membuat industri pertahanan. Buat pistol, senapan, peluru, bisa membuat kendaraan taktis. Akibatnya, kita dapat teknologi, bisa buat sendiri, menyerap tenaga kerja, roda berputar," tambahnya.

Namun, Ryamizard mengakui penguatan alutsista angkatan udara mendapat prioritas lebih ketimbang matra lainnya. "Iya (pemenuhan alutsista lebih fokus di udara). Sudah terlalu banyak pilot dan personel yang hilang," sebut dia.

Dalam setahun ini pemenuhan alutsista yang direncanakannya ialah pesawat tempur Sukhoi, rehabilitasi F16, helikopter, dan pesawat Apache. "Pemenuhan secara bertahap. Misalnya beli F16 jumlahnya sebagian. Kita tentara rakyat, harus memikirkan rakyat dulu."

Ia pun meyakini visi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim bisa terwujud. Menurutnya, mewujudkan hal itu tidak dilakukan hanya dengan memenuhi kebutuhan alutsista, tetapi juga meningkatkan ketahanan nasional yang dimiliki warga negara.

"Saya lagi berpikir bagaimana bela negara harus dipunyai oleh setiap warga. Jadi, bukan sekadar alutsista, orangnya juga," terangnya. Ia berencana membentuk 100 juta kader bela negara dalam waktu 10 tahun ke depan.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq justru mempertanyakan konsistensi kebijakan Presiden Jokowi di sektor pertahanan. Ia menuturkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi melalui peraturan presiden menetapkan kebijakan anggaran pertahanan 1,5% PDB.

"Nyatanya untuk 2016 anggaran pertahanan turun jauh dari 2015. Padahal, penguatan sektor pertahanan sangat penting untuk menunjang visi negara maritim. Ini menjadi pertanyaan mendasar tentang konsistensi kebijakan Presiden," kata dia.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan untuk modernisasi alutsista mau tidak mau bergantung pada kebijakan sumber pembiayaan pinjaman luar negeri yang ternyata untuk 2015-2019 juga sangat kecil. "Itu perlu dijelaskan Presiden ke DPR dan publik," ujarnya.

Meskipun anggaran yang diberikan masih minim, Mahfudz mengatakan penguatan alutsista tetap berjalan, tapi tidak akan bisa memenuhi target MEF (minimum essential force).

"TNI sudah menjalankan renstra MEF tahap I (2010-2014) dengan anggaran Rp157 triliun. Yang baru terealisasi 70%. Tahun 2015-2019 harus masuk renstra tahap II," ujarnya.

Tidak konsisten
Pengamat militer Rizal Darma Putra menyoroti selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK belum ada terobosan yang dilakukan Kementerian Pertahanan selain melanjutkan program MEF pada masa menteri pertahanan sebelumnya, Purnomo Yusgiantoro.

"Malah terkesan tidak konsisten dengan modernisasi alutsista seperti anggaran militer terbesar diperoleh TNI-AD, sedangkan visi Presiden Jokowi ingin membangun kekuatan maritim," ujarnya.

Bahkan, kata dia, blue print Kementerian Pertahanan dalam membentuk kekuatan maritim masih belum jelas. Pasalnya, sampai saat ini kementerian tersebut belum menyusun ataupun menerbitkan 'buku putih' dan strategic defense paper sebagai acuan.

Ia pun menilai pemenuhan alutsista di tiga matra, baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, masih sangat kurang jika dibandingkan dengan negara tetangga (Singapura dan Malaysia) dan beban luas wilayah RI yang mencapai 1.904.569 km2.

Menurutnya, pemenuhan pesawat patroli, pesawat angkut pasukan, dan kendaraan tempur ringan merupakan prioritas untuk rapid deployment, baik dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun operasi militer selain perang. (P-5)

aivanni@mediaindonesia.com