Bermodal Stabilitas, Jokowi Bisa Gerakkan Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi telah menguasai bandul politik dalam setahun memerintah sehingga sudah cukup baginya untuk konsolidasi dan saatnya bergerak untuk memfokuskan pada perwujudan Trisakti dan Nawa Cita.

Hal itu rekomendasi yang didapat dari 24 narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Media Research Center (MRC) awal bulan ini di Gedung Media Group, Kedoya, Jakarta Barat.

Para narasumber FGD memandang, dalam setahun ini, kendali politik sudah ada di tangan Jokowi. Hal itu terlihat dari kegaduhan politik yang teratasi dan tarik-menarik kepentingan antara partai koalisi dan kebijakan pemerintahan Jokowi juga sudah mulai reda.

Seperti dikatakan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, agenda yang sama sekali belum disentuh Presiden Jokowi ialah penguatan kembali faktor pemersatu bangsa.

Kesatuan termasuk dalam konteks interaksi elite ekonomi dan politik. "Kesatuan Indonesia tidak bisa dianggap sebagai taken for granted." 

Staf ahli Kementerian Keuangan Arif Budimanta menilai, pemerintahan saat ini telah sukses menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. "Keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam satu tahun ini bisa menjaga  momentum yang buat keberhasilan, yaitu stabilitas politik dan ekonomi."

Proses membangun Indonesia melibatkan semua kementerian. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan memberikan saran perlunya kontrol yang terus-menerus. "Kontrol dan asistensi presiden terhadap kinerja kementerian dan kepala daerah kurang jelas, belum terbangun. Jika begitu, sebagus apa pun programnya, tidak akan terkawal dengan baik. Pembagian tugas oleh presiden kepada wapresnya belum mampu membuat akselerasi kabinet. Akibatnya, pemerintahan menjadi lost opportunity," ujar Djohermansyah.

Namun, tekanan ekonomi membuat kinerja pemerintah tertahan dan harus melakukan berbagai kebijakan darurat.

Sejumlah saran untuk pemerintahan Jokowi-JK untuk empat tahun mendatang antara lain memperkuat sektor pariwisata agar orang asing datang dan berbelanja ke Indonesia.

Saran lainnya ialah membuat industri dari hulu sampai hilir, yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Narasumber FGD juga menyarankan agar ekspor diperbanyak, bukan logika impor.

Akhirnya, pemerintahan Jokowi-JK dianggap berhasil mendorong tradisi positif etos kerja dan kebangsaan yang memberikan angin segar dalam revolusi mental bangsa Indonesia.

"Satu hal lagi yang lebih penting ditekankan dalam empat tahun ke depan ialah memperkuat keindonesiaan. Proses menjadi Indonesia semakin meningkat, kawin antarsuku, orang yang melakukan perjalanan ke daerah lain terutama musim liburan berkat adanya penerbangan murah," lanjut Azyumardi.

Sementara itu, dalam pembentukan kepribadian bangsa, 28% narasumber memandang kurang berhasil, tapi 54% menyebutkan sudah mulai terwujud aspek kepribadian bangsa meski belum sampai titik akhir, sedangkan untuk program emansipasi, pemerintah Jokowi-JK disebut berhasil.

Menurut Yudhistira ANM Massardi, aktivis sosial, membangun mental bangsa merupakan modal utama bagi kemajuan Indonesia.

"Gagasan revolusi mental yang pertama kali dicetuskan Jokowi sesungguhnya dan seharusnya menjadi modal awal atau kerja pertama Presiden Jokowi. Namun, kita menyaksikan dinamika politik di tahun pertama memang harus disiasati terlebih dahulu dan itu sudah dilakukan dengan cukup baik."

Sayangnya, berdasarkan pandangan narasumber, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan justru belum menunjukkan prestasi signifikan.

Kementerian Agama (Kemenag) dianggap sudah melakukan pencapaian cukup baik, yakni 26% narasumber FGD MRC yang memandang positif kinerja Kemenag.

Tingginya apresiasi sebenarnya bukan basa-basi karena Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan penganut agama Islam moderat.  Inilah yang jadi harapan Azyumardi Azra.

"Ketika saya berharap Indonesia itu bisa mengekspor Islam yang moderat, itu saya kira bukan kepentingan atau kegentingan karena sesungguhnya leverage Indonesia itu sudah cukup besar, menjadi harapan bagi Amerika dan Timur Tengah. Presiden Jokowi tidak biasa-biasanya menjadi kepala negara yang diterima langsung oleh Raja Arab Saudi Salman," kata Azra.

Hanya, upaya membangun Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak semudah membalik tangan hanya dalam satu tahun.

Masih banyak tantangan Pemerintahan Jokowi-JK empat tahun mendatang. Di dalam masyarakat, masih ada kelompok yang ingin melanjutkan kebiasaan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan.