Jaga Kedaulatan dan Lindungi WNI

SEBAGAI ujung tombak diplomasi Indonesia di panggung dunia, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengupayakan inisiatif untuk menyukseskan kepentingan nasional dalam agenda regional dan global. Dalam wawancara khusus dengan wartawan Media Indonesia, Haufan Hasyim Salengke, Jumat (9/10), Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memaparkan kinerja satu tahun tim kementeriannya serta pekerjaan yang masih menanti. Berikut petikannya.

Mengacu pada visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertuang dalam program Trisakti dan Nawa Cita, bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan?
Kita beruntung karena hanya memiliki satu visi dan misi, yaitu yang ditentukan Presiden dan Wakil Presiden. Kita pun mengimplementasikan. Di situ ada Nawa Cita, Trisakti, dan sebagainya. Jadi, rambu-rambunya jelas sehingga dalam tiga hari setelah pembentukan pemerintahan baru, kita sudah merangkum empat prioritas politik luar negeri. Pertama, proteksi territorial integrity. Kedua, proteksi warga negara Indonesia (WNI) yang hidup di luar negeri. Ketiga, penguatan diplomasi ekonomi. Keempat, peran kita di regional dan internasional, Indonesia and the world.

Apa yang sudah dicapai satu tahun ini di keempat bidang itu?
Territorial integrity itu ada dua bagian utama, yaitu masalah border diplomacy dan addressing issue of Papua. Di bidang border diplomacy dalam setahun ini, kita banyak sekali menghidupkan negosiasi yang berhenti dari 2003 karena di sini kita memiliki satu rencana untuk mempercepat proses negosiasi sehingga masalah perbatasan bisa kita selesaikan.

Kita tahu masalah perbatasan bukan hal yang gampang untuk kita selesaikan, melainkan at least yang kita kejar ialah mengintensifkan negosiasinya dari yang semula tidur kita bangunkan dan gerakkan.

Selama satu tahun, kita sudah melakukan tujuh kali negosiasi untuk batas maritim. Dengan Malaysia dua kali, Filipina, Palau, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Dalam konteks Malaysia, batas maritim kita banyak sekali. Untuk mempercepat proses negosiasi, kedua pemimpin negara sepakat menunjuk special envoy.

Dari konteks land border diplomacy, kita melakukan empat pertemuan dengan Timor Leste. Akhir Oktober ini kita akan border meeting dengan Papua Nugini. Kita pun berupaya membendung dukungan internasional terhadap gerakan-gerakan separatisme untuk Papua.

Bagaimana prioritas perlindungan WNI yang tinggal di luar negeri?
Ini capaian yang sangat luar biasa. Kita betul-betul menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi. Dari segi kasus yang ada, lebih dari 60% kita selesaikan. Dalam satu tahun ini, kita membebaskan 57 WNI dari ancaman hukuman mati. Terakhir kali kita membebaskan WNI yang disandera di Papua Nugini lewat silent operation. Kita juga sudah mengevakuasi 2.049 WNI, 1.970 dari Yaman, 384 dari Suriah, 24 dari Nepal, dan 31 dari Libia.

Kita juga menyelesaikan 253 kasus trafficking dari total 435 kasus. Terkait kasus yang menimpa anak buah kapal (ABK), kita menyelesaikan 354 dari 809 kasus. Jadi, lebih dari 58% kita tangani.

Saat ini, perwakilan-perwakilan kita di luar negeri pun memberikan perlindungan bagi 3.466 WNI yang tersebar di mana-mana, Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, dan lain-lain.

Bagaimana peran yang diambil Indonesia di tingkat kawasan?
Kita memiliki peran yang besar di Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyuarakan streamlining sidang-sidang ASEAN, juga kerja sama maritim. Kita minta supaya semua kegiatan ASEAN people centered.

Kita pun menyuarakan perlu adanya perjanjian yang mengikat untuk memproteksi hak-hak buruh migran di ASEAN. Selain itu, kita ingin menjadikan Jakarta betul-betul menjadi the capital of ASEAN. Di dalam satu tahun ini, ada beberapa penambahan duta besar asing untuk ASEAN. Yang sudah itu Selandia Baru, India, dan UE. Yang sedang dalam proses ialah Kanada, Kuba, Slovenia, dan Pakistan.

Tahun ini kita juga memproses hubungan diplomatik dengan beberapa negara, yaitu Republik Guinea Khatulistiwa, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Barbados.

Apa yang bakal diperjuangkan di tingkat global?
Di dalam konteks isu global, setidaknya ada tiga atau enam hal telah dilakukan atau diperjuangkan Indonesia. Satu, peacekeeping operation. Peran kita sangat diakui dunia dan kita merupakan salah satu kontributor terbesar dalam peacekeeping operation.

Sejauh ini kita sudah deploy 2.730 peacekepers. Awal tahun ini saja kita deploy 800 peacekepers, 31 di antaranya polisi wanita. Permintaan polisi wanita lebih banyak karena korban penduduk di daerah konflik lebih banyak perempuan dan anak-anak. Baru minggu yang lalu, tiga helikopter M-17 kita dikirim ke Mali.

Mengenai isu migrasi, Indonesia dinilai memberikan contoh yang baik dalam merespons keadaan darurat irregular movement of persons, termasuk Mei lalu ketika ada gelombang pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh.

Bagaimana kelanjutan upaya Indonesia menyerap aspirasi kemerdekaan Palestina?
Segera mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah terbentuk konsul kehormatan kita di Palestina. Tentu semuanya juga terkait dengan proses yang terjadi di Palestina. Seminggu yang lalu, saat kita ada di New York (AS), saya melakukan komunikasi lagi dengan Menlu Palestina untuk meminta agar calon yang diajukan Indonesia itu dapat segera disetujui. Nah, kalau persetujuan itu sudah diberikan tentunya prosesnya akan cepat jalan. (I-1)