Saya bukan Tukang Sulap

Saat bicara soal konektivitas, yang merupakan salah satu atensi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, peran Kementerian Perhubungan tidak bisa dinafikan. Mulai dari persiapan infrastruktur sampai SDM pengelolanya.

Untuk mengelaborasi pencapaian dalam setahun ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berbincang dengan wartawan Media Indonesia Wibowo, Henri Siagian, dan Raja Suhud, di kantornya, awal Oktober. Berikut petikannya:

Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur yang jadi wewenang Kementerian Perhubungan dalam setahun terakhir?
Secara umum, membangun infrastruktur itu tidak bisa seperti bermain sulap. Setahu saya, Bandung Bondowoso (tokoh dalam legenda Candi Prambanan -red) maupun Sangkuriang itu sudah tidak ada.

Misalnya, Pelabuhan Kalibaru di Tanjung Priok itu direncanakan sudah lama, jauh sebelum pemerintahan (Kabinet Kerja) ini ada. Lalu, Makassar New Port yang persetujuan pembangunannya saya berikan waktu mulai bertugas di Kemenhub, itu rencananya sudah bertahun-tahun.

Realisasi program Nawa Cita?
Kemenhub, sesuai arahan Presiden, wajib melaksanakan Nawa Cita. Jadi, pembangunannya dari daerah terluar, terdalam, terpencil, perbatasan, dan rawan bencana. Pemerataan pembangunan pun kita jalankan. Kita ada 900 kegiatan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Intinya, dana APBN dipakai untuk pemerataan pembangunan, sedangkan yang besar-besar atau yang bisa bersifat komersial diserahkan kepada BUMN atau swasta, seperti Makassar New Port, Pelabuhan Kuala Tanjung, atau Terminal Teluk Lamong, Surabaya.

Tanjung Perak diresmikan 3-4 bulan lalu. Coba tanya, itu kapan mulai direncanakan? Saya kira minimal 5-10 tahun lalu. Pembangunannya 3-4 tahun lalu baru diresmikan.

Jadi, kalau sekarang cita-cita, besok rencana, dan bulan depan dibangun, menurut saya, pembangunan infrastruktur besar tidak bisa begitu. Kalau ada yang bisa, saya ingin lihat siapa orangnya, saya ingin belajar.

Mengenai gagasan poros maritim presiden, apakah sudah direalisasikan?
Sebenarnya yang dimaksud poros maritim itu hanya salah satu program. Kementerian Perhubungan bukan hanya urusan maritim, melainkan empat moda, yakni darat, laut, udara, dan kereta api. Semua dibangun. Memang kalau dilihat, anggaran paling besar di laut.

Infrastruktur sudah dikerjakan, tapi publik belum melihat?
Saya kira sosialisasi tidak kurang. Kalau orangnya hanya tahu kereta api, berarti orang ini tahu sedikit terus ngomong. Pelabuhan umum di Indonesia jumlahnya 1.241. Jadi, hampir setiap sekitar 90 km garis pantai Indonesia ada satu pelabuhan. Dari 1.241, milik Pelindo 112, sisanya 1.100 milik negara yang dikelola Kemenhub. Kalau saya harus meresmikan semua pembangunan dalam setahun atau dua tahun, berarti setiap tiga bulan dalam setahun, saya hanya jalan-jalan.

Bagaimana dengan sektor udara?
Dalam lima tahun ada 100 bandara diperbaiki, dan kita mau dalam lima tahun ini bangun 15 bandara baru di daerah terluar, pinggiran.

Soal konektivitas empat moda transportasi?
Secara teori, ada yang perlu konektivitas, ada yang tidak. Yang namanya konektivitas intermoda, itu seperti kereta masuk pelabuhan besar. Itu harus. Sekarang, kalau tidak mau masuk, saya tidak kasih izin operasi pelabuhan. Terserah mau lapor siapa pun, enggak peduli.

Apakah kereta jadi solusi?
Itu salah satu alternatif jika dibandingkan dengan tidak ada alternatif sama sekali. Presiden di Padang beberapa waktu lalu, melihat pembangunan kereta Bandara Internasional Minangkabau. Beliau bilang kereta harus masuk semua bandara besar. Saya sepakat. Harus nyambung semua, konektivitas pulau besar. Pelabuhan juga harus ada akses jalan raya. Sekarang masih ada yang belum. Itu Kemenhub harus kerja sama dengan Kementerian PU-Pera.

Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur?
Kalau daerah yang dianggap tidak komersial, pemerintah harus masuk. Yang komersial diserahkan ke swasta. Banyak swasta sudah masuk, seperti pelabuhan Manyar, Gresik.

Swasta murni banyak yang minta izin bangun terminal khusus, terminal laut. Yang saya setujui pembangunan terminal khusus mungkin 11 bulan ini. Semua pabrik besar yang punya garis pantai bangun dermaga sendiri.

Bagaimana dengan pembangunan bandara?
Kalau buat bandara sendiri, enggak ada. Bandara itu sebenarnya tidak bisa bisnis komersial. Begini, bisnis angkutan penumpang itu tidak bisa untung besar karena ada pelayanan public service. Kalau angkutan barang bisa, makanya pelabuhan bisa untung besar. Kereta api kalau enggak ada angkutan barang, saya kira pasti sudah tutup.

Bagaimana dengan sektor transportasi darat?
Dari empat moda, angkutan berbasis jalan raya ialah yang terbesar. Peranan pemerintah pusat kebanyakan hanya kebijakan. Banyak implementasi sudah diserahkan ke pemerintah daerah, misalnya izin trayek bemo, bus antarkota di gubernur, bukan di saya.

Namun, kita bisa menentukan standarnya, standar sarana bemo/bus. Saya kasih tiga tahun sejak peraturan keluar, semua kendaraan umum berbasis jalan raya harus menggunakan pengatur suhu ruang. Terserah mau AC, AB, atau AD. Nah, itu makan waktu untuk implementasi. Kalau dipaksa sekarang, bisa ribut.

Yang kedua, saya mau jalan-jalan nasional itu tanggung jawab Kemenhub, rambu-rambu harus dipasang, alat kelengkapan jalan dipasang, dan jalan nasional dalam lima tahun ada traffic light. Itu tanggung jawab kita.

Bagaimana dengan terminal bus kelas A yang kembali ke Kemenhub?
Saya mau terminal bus kualitasnya sama dengan stasiun KA. (Terminal) Ini lagi dibenahi, dinaikkan ongkosnya, pasti bisa bersaing. Kalau transportasi bagus, animo bisa banyak. Sekarang animo makin kecil karena kualitas jelek.

Stasiun Senen sekarang itu bagus. Itu sosialisasi dan pembenahannya butuh empat tahun. Perangkat jalan, personel jalan, masyarakat bisa menerima, dan makan waktu.

Kalau orang bilang tidak mungkin, saya bilang harus mungkin, tapi makan waktu. Meskpun saya sadar, saya bukan tukang sulap. (E-2)