Rapat Pansus Pelindo II Terbuka

KETUA Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan rapat-rapat pansus akan digelar terbuka.

"Agar rakyat bisa melihat secara gamblang kinerja wakil rakyat. Agar tidak ada pesan sponsor yang bisa membuat wakil rakyat masuk angin," ujar Rieke di Senayan, kemarin.

Akan tetapi, rapat pansus kemarin berlangsung tertutup karena sifatnya masih internal.

"Setiap fraksi menyampaikan gagasan. Nanti dilanjutkan menentukan agenda, malam ini (tadi malam) atau besok (hari ini) soal target," kata Wakil Ketua Pansus Aziz Syamsudin.

Menurut rencana, pansus ini bekerja kurang lebih 60 hari ke depan untuk mengungkap berbagai indikasi penyimpangan.

Berdasarkan UU 17/2014 tentang MD3, pansus berwenang memanggil siapa pun, dari warga negara biasa, badan hukum, pejabat pemerintah hingga pejabat negara, dan bisa memanggil paksa pihak-pihak yang menolak pemanggilan tanpa alasan yang jelas.

Rieke mengatakan pelabuhan merupakan simbol kedaulatan negara. Dari pelabuhan, arus barang keluar masuk melalui mekanisme ekspor, impor, sampai selundupan. Dari mulai bahan baku industri, barang jadi, termasuk pangan.

Ini juga pintu masuk dan pintu keluar dari segala transaksi yang ilegal dan penyelundupan baik barang, jasa, maupun manusia.

"Dengan membenahi pelabuhan utama negeri ini, kasus penyelundupan narkoba, sampai human trafficking bisa kita berantas. Tanpa membenahi pelabuhan, mustahil Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia," tandasnya.

Menurut Rieke, pihaknya menilai ada indikasi-indikasi pelanggaran hukum dan penyimpangan yang dilakukan Pelindo II.

"Saya memohon dukungan masyarakat," pintanya.

Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pansus harus membantu dalam pembenahan permasalahan di Pelindo II, sehingga tidak disusupi kepentingan politis.

"Jangan sekadar formalitas lalu berhenti di tengah jalan," ujarnya.