Bandul Politik di Tangan Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi telah berhasil mengonsolidasi peta politik Tanah Air dalam setahun pemerintahan. Walhasil, bandul politik kini berada di tangan Jokowi. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Media Research Center (MRC) bertema Satu tahun pemerintahan Jokowi pada awal bulan ini di gedung Media Group di Jakarta. Sebanyak 24 narasumber mengikuti FGD yang menjadi penanda lahirnya Media Research Center (MRC), lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group.

Laporan FGD tersebut diturunkan hingga Selasa (20/10) dalam edisi khusus Setahun Jokowi-JK. Saksikan juga laporannya dalam program Kupas Ketujuh yang disiarkan Metro TV, Senin (19/10) pukul 20.00-21.00 WIB atau mengunduh di Metro tvnews.com. Di masa awal pemerintahan Kabinet Kerja diwarnai dengan beragam gonjang-ganjing politik. Dimulai dari perebutan jatah kursi pimpinan DPR antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Di kemudian hari, PAN menegaskan bergabung dengan KIH.

Kegaduhan politik kemudian berlanjut saat penentuan Kapolri. Persoalan ini mereda setelah Presiden Jokowi mengajukan Badrodin Haiti. "Satu tahun pertama, bandul politik sudah tampak di tangan Jokowi walaupun belum 100%," kata mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Ikrar Nusa Bhakti dalam FGD. Konsolidasi politik sudah berada di tangan Jokowi ditandai dengan semakin terbukanya hubungan Jokowi dengan pimpinan partai politik yang tidak bergabung di pemerintahan. Dalam persoalan kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jokowi memiliki ruang manuver lebih luas. Tanpa persoalan berarti, DPR mengetuk APBN yang diajukan oleh pemerintah. Momentum pengesahan APBN ialah penanda Jokowi sudah relatif menguasai bandul politik.

Punya modal Pengamat parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai Jokowi sudah memiliki modal untuk bisa mengubah bangsa. Hanya, Jokowi harus berhadapan dengan situasi yang berlawanan dengan keinginannya. Semisal, Jokowi yang ingin menciptakan pemerintahan yang transparan, pasti berhadapan dengan situasi karakter partai politik (parpol) yang justru ingin ketertutupan. Hanya 4% dari narasumber FGD MRC yang terdiri atas kalangan cendekiawan, pelaku usaha, tokoh perempuan, sampai mahasiswa, yang berpendapat pemerintahan Jokowi-JK telah mampu menciptakan rasa aman dan melindungi rakyat. Mayoritas (79%) dari narasumber yang menilai pemerintahan masih menuju kebijakan itu. Ikrar mencontohkan insiden berdarah antarwarga di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) dan penembakan warga Timika, Papua, karena persoalan sepele. Ia tidak memungkiri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Papua saat ini sangat pesat. Hanya saja, pendekatan kekerasan bersenjata harus diakhiri. Dalam isu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, juga masih didominasi (62%) dengan pandangan kalau pemerintah menuju pencapaian kebijakan itu.

Pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun mengaku sempat memiliki harapan besar kepada pemerintah. Sebab, dalam pe nyusunan kabinet tidak menggunakan referensi politik, tapi menggunakan indikator pemilihan dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hanya saja, dia menyayangkan kebijakan itu tidak digunakan terhadap pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung.

"Kita bukan mendiskreditkan yang terpilih, tapi mekanisme ini tidak berubah dari zaman sebelumnya," kata Tama. Dia berharap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan surat pemberitahuan (SPT) pajak para pejabat secara reguler ke KPK dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi catatan bagi Presiden. Tama berharap era pemerintahan Jokowi bisa melahirkan sejumlah regulasi terkait pemberantasan korupsi, seperti pembatasan transaksi tunai dan perampasan aset.

Pemerintah juga harus memperkuat sinergi lembaga aparat hukum dalam penanganan kasus korupsi antara kejaksaan, Polri, dan KPK. Adapun untuk poin pelayanan publik, mayoritas narasumber (84%) masih menilai pemerintah sedang menuju kebijakan itu. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan pembangunan daerah ialah membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya ialah dengan pelayanan publik yang baik dan terpadu. (Asep Setiawan-MRC/T-2)