Menhan akan Peringatkan Ormas yang Langgar Aturan

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengecam tindakan pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12) malam, oleh kelompok Pembela Ahlus Sunnah.

"Enggak benar itu. Nanti biar saya bilang ke mereka kalau mereka itu enggak benar. Islam itu lakuum din nukum waliaddin (untukmu agamamu, dan untukku agamaku)," ujar Ryamizard di Jakarta, kemarin.

Menurut Ryamizard, menjaga kerukunan umat beragama dan toleransi merupakan bagian dari upaya bela negara. Untuk itu, ia berjanji terus-menerus menyosialisasikan pentingnya kerukunan dan toleransi.

"Nanti yang begini-begini kita akan sosialisasikan terus," tandasnya.

Sementara itu, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan situs Setkab.go.id, PP itu terbit 2 Desember.

PP itu menegaskan pemerintah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar kewajiban dan larangan. Sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mendukung gagasan pemerintah untuk membatasi ruang gerak organisasi kemasyarakatan yang mengancam kesatuan negara. "Asalkan pembatasan ormas itu memiliki alasan rasional," ujar Al Araf.

Soal sanksi administratif, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menggarisbawahi pentingnya pengategorian ormas secara ketat, misalnya ormas ingin mengubah dasar negara, anti-Pancasila, bersikap diskriminatif, dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

"Harus spesifik, tegas. Kalau (PP) ini enggak, fit for all. Berbahaya itu," kata Bonar di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, kemarin.

Ia mendorong negara agar melakukan aksi kontraradikalisme oleh negara karena yang ada baru sebatas kontraterorisme. Aksi kontraradikalisme merupakan solusi untuk mengatasi ormas intoleran seperti yang membubarkan KKR di Sabuga.

"Harusnya negara melakukan kontraradikalisme, konservatisme dan puritanisme, perkuat keberagaman dan kebinekaan, restorasi sosial," tandas Bonar. (Jay/Kim/Gol/Pol/P-5)