Indonesia Pintar jangan sekadar Slogan

SETAHUN sudah Nawa Cita yang digaung-gaungkan Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya berjalan. Sayangnya, apa yang menjadi target Nawa Cita itu belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Sebagian terjebak sebagai slogan dan belum ada terobosan mumpuni.

Di sektor pendidikan, misalnya, bangsa ini masih mengalami kesenjangan kualitas pendidikan yang jauh dari negara lain.

Selain persoalan mutu, pendidikan karakter atau moral pun belum mampu mengikis degradasi moral yang melanda generasi muda.

Pendapat itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Setahun Jokowi-JK, di Kompleks Media Group, Jakarta awal Oktober lalu.

Pada acara yang digelar Media Research Center (MRC), lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group itu, Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengatakan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

"Dari angka resmi yang jarang sekali dipublikasikan menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata bangsa Indonesia sekarang ini, baru kelas 8 atau kelas 2 SMP," ungkap Hajriyanto.

Hal itu berbeda jauh dengan Malaysia yang rata-rata tingkat pendidikan penduduknya kelas 12 (3 SMA).

Bahkan, Singapura, lanjutnya, sudah diploma satu (D-1).

Menurut Hajriyanto, hal itu sangat ironis mengingat Indonesia sudah 70 tahun merdeka dan berganti-ganti presiden hingga ketujuh saat ini.

"Jadi bisa dibayangkan bagaimana kira-kira dengan rakyat yang tingkat pendidikan rata-rata seperti itu dimobilisasi mendukung program yang dikemas dalam Nawa Cita oleh Presiden Jokowi," tambahnya.

Karena itu, Hajriyanto mengusulkan perlu ada strategi pendidikan yang tepat guna mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pasalnya, tingkat pendidikan rata-rata merupakan cara paling sederhana untuk mengukur kepintaran masyarakat suatu bangsa.

Secara logika, jelas Hajriyanto lagi, rata-rata lulusan S-3 biasanya lebih pintar dari lulusan S-1, atau orang-orang lulusan S-1 lebih pintar daripada orang lulus SD.

"Jadi, ke depan program Indonesia pintar, seharusnya memprioritaskan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat kita," pungkas mantan politikus Golkar tersebut.

Krisis karakter

Persoalan pendidikan lainnya yang mengemuka pada FGD itu ialah krisis karakter generasi muda saat ini.

Misalnya, masalah kehidupan seks bebas yang sudah menjalar pada tingkatan remaja bahkan mulai siswa SD.

"Kita semua mestinya mengernyitkan dahi. Di SMA, SMP, bahkan anak SD, pergaulan mereka sudah kebablasan. Mereka sudah tak memiliki rasa malu sampai membuat video porno di kelas. Itu sangat nyata ada di kehidupan kita," papar Firdaus, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), salah satu peserta FGD.

Menurutnya, agar moral generasi muda Indonesia saat ini tidak semakin luntur, sudah saatnya pemerintah mengedepankan kurikulum yang terfokus pada karakter atau moral.

"Kalau 20 tahun lalu ada pelajaran PMP (pendidikan moral Pancasila) yang fokus pada penanaman moral. Pentingnya pendidikan moral perlu digaungkan lagi supaya pergaulan bebas setidaknya bisa berkurang," tutup Firdaus.

Di sisi lain, Pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, KH Maman Imanulhaq, melihat fenomena yang mengikis moral generasi muda sekarang tak cuma melalui pergaulan bebas, tetapi juga dari aspek-aspek lainnya mengenai etos kerja keras, menghormati orangtua, dan bersikap toleransi pada orang lain yang berbeda agama.

"Ada fenomena pada anak didik saat ini, yang tidak mengindahkan sikap toleransi pada mereka yang berbeda agama. Padahal, Alquran menjelaskan umat manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal," ujar dia.

Itu sebabnya, dia menyarankan Presiden Joko Widodo agar selama sisa empat tahun ke depan pemerintahan menekankan anggaran pendidikan 20% untuk pembentukan karakter, selain untuk pencerdasan generasi muda.

"Tanamkan pendidikan karakter atau budi pekerti ini kepada anak didik kita dengan kembali mengajarkannya di sekolah, pesantren serta lembaga-lembaga pendidikan nonformal," pungkas Maman yang juga anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Peran orangtua

Masih soal pendidikan karakter, hadir pula guru SMAN 13 Jakarta Retno Listyarti yang selama ini aktif di berbagai diskusi pendidikan.

Menurutnya, karakter anak saat ini tidak hanya menurun dari sisi kebablasan sesama lawan jenis serta permasalahan toleransi, tetapi fenomena yang lebih parah ialah mengakarnya tradisi kekerasan di sekolah, termasuk yang ia pernah alami ketika menjadi kepala sekolah di sebuah SMA negeri di Jakarta Selatan.

Retno mengatakan memutus mata rantai kekerasan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Ketika ia akan memberi sanksi layak kepada siswa pelaku kekerasan di sekolahnya, ternyata para orangtua siswa yang rata-rata kelas menengah ke atas menyewa sejumlah pengacara dan mengancam dirinya.

"Akhirnya para pelaku kekerasan di sekolah itu tak mendapatkan sanksi layak. Akibatnya, mereka meningkatkan kekerasannya, mengulangi dan menjadi contoh bagi yang lain. Pada akhirnya budaya kekerasan di situ jadi masif," tambah Retno.

Untuk itu, lanjutnya, agar karakter anak-anak bisa memerangi kekerasan seharusnya tak hanya tanggung jawab guru dan kepala sekolah, tetapi birokrasi mulai dari Kemendikbud dan dinas pendidikan pun harus memerangi tradisi kekerasan dengan mendukung penuh guru dan kepala sekolah dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan.

"Terakhir peran orangtua juga amat dibutuhkan. Orangtua dapat memberi tahu mana yang baik dan tidak baik kepada anak mereka. Jadi, tak sebatas membiayai anak mereka sekolah, pendidikan moral pun penting ditanamkan di lingkungan keluarga," pungkas Retno.