Fraksi NasDem Siapkan Rekening Penampung

PENAIKAN tunjangan bagi anggota DPR sudah cair pada Oktober ini. Namun, tidak banyak anggota dewan yang sudah menyadarinya dan berniat mengembalikan penaikan tunjangan anggota DPR tersebut. Padahal, sebelumnya hampir semua fraksi yang ada di DPR menolak penaikan tunjangan itu.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mengatakan telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk mengembalikan penaikan tunjangan yang diterima anggota fraksinya.

Dalam surat itu disebutkan seluruh anggota Fraksi NasDem mulai Senin (14/10) lalu akan mengembalikan penaikan tunjangan yang sudah diterima sejak Juli sehingga September 2015 melalui rekening fraksi untuk dikirim kembali ke Setjen DPR.

"Mulai Oktober 2015 dan seterusnya kami minta Setjen hentikan pembayaran penaikan tunjangan itu kepada fraksi kami. Saat ini fraksi sedang mengumpulkan penaikan tunjangan semua anggota. Kalau sudah selesai, baru kita sampaikan ke sekjen," ujar Irma di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan setiap anggota dewan telah menerima penaikan tunjangan sebesar Rp17.146.200 yang dikirim ke rekening anggota. Nilai itu merupakan pembayaran rapel untuk tiga bulan dan sudah dipotong pajak 15%.

"Totalnya Rp6,724 juta per bulan. Dipotong pajak 15% menjadi Rp5.715.400," tandasnya.

Tunggu perintah

Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga telah mengirim surat ke Sekjen DPR untuk mengembalikan secara tunai penaikan tunjangan yang sudah diterimanya.

Ia mengaku tunjangan itu sudah masuk ke rekeningnya pada minggu kedua Oktober ini.

"Saya minta ke Setjen DPR mentransfer tunjangan sebelum penaikan. Untuk penaik-annya, dikembalikan ke kas negara. Kinerja legislasi DPR kan belum optimal. Jadi, nanti saja kalau optimalisasi sudah terjadi, barulah pas untuk menerima penaikan tunjangan," tegasnya.

Sikap berbeda diambil anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ia mengaku belum mendapat arahan dari fraksinya dalam menyikapi penaikan tunjang-an DPR yang sudah cair tersebut. Meskipun demikian, Ruhut mengaku punya cara sendiri.

Tidak seperti Fraksi NasDem dan PPP, dirinya memilih untuk menyumbangkan penaikan tunjangan yang sudah masuk ke rekeningnya itu untuk dise-rahkan kepada kaum marjinal di daerah pemilihannya (dapil), yakni Sumatra Utara I (Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Tebing Tinggi).

"Kalau diserahkan ke setjen atau negara, itu tidak jelas nanti ke mana. Lebih baik aku kasih saja ke fakir miskin di dapilku, jelas penyampaiannya," ujarnya.

Saat dihubungi terpisah, anggota dewan dari Fraksi PDIP Dwi Ria Latifa mengatakan dirinya baru akan mengembalikan jika fraksinya memerintahkan untuk mengembalikan.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, menyayangkan direalisasikannya penaikan tunjangan itu.

Menurutnya, kebijakan menaikkan tunjangan anggota DPR sangat dipaksakan di tengah banyaknya persoalan bangsa yang belum selesai dan lebih penting untuk didahulukan.

(Ind/P-1)