Politik Dinasti Anomali Demokrasi

KELANGGENGAN dinasti politik lazim menjadi penyebab maraknya korupsi di daerah. Di Indonesia, fenomena itu tetap terpelihara meskipun kehidupan berdemokrasi telah mengalami kemajuan.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai kondisi itu sesungguhnya merupakan keanehan. "Dinasti politik di dalam negeri demokrasi itu sebenarnya sungguh anomali," ujarnya dalam diskui bertajuk Hati-Hati: Politik Dinasti Rawan Korupsi, di Jakarta, kemarin.

Menurut Fadli, partai politik bertanggung jawab untuk membenahi sistem perekrutan calon kepala daerah yang lebih berintegritas. Pasalnya, hingga kini pengusungan calon kepala daerah sepenuhnya merupakan otoritas parpol. Parpol dituntut objektif dalam mengusung calon.

Fadli menilai parpol cenderung tutup mata dalam menyeleksi calon kepala daerah. Mereka umumnya mengeluhkan ongkos politik yang mahal dalam kontestasi. Akibatnya, parpol dengan mudah memuluskan dinasti politik lantaran percaya sokongan finansial yang mapan.

Untuk menyetop suburnya politik dinasti, Fadli menyarankan agar parpol mengkaji ulang ketentuan perekrutan calon kepala daerah. "Prasyarat pengandidatan kepala daerah yang mungkin bisa dikaji ulang. Apakah misalnya dengan menambah syarat kader parpol harus bergabung selama masa tertentu sebelum bisa dicalonkan," papar Fadli

Peneliti Formappi Lucius Karus menuding parpol gagal melakukan reformasi menyeluruh sehingga korupsi di daerah tetap banyak. Rasionalitas parpol sudah mati dan kerap tidak lagi mementingkan kualitas pencalonan.

Itulah yang membuat politik dinasti tumbuh subur. "Kalau parpol tetap bertahan dengan budaya yang ada saat ini, ya sama saja dengan menyuburkan politik dinasti," cetus Lucius.

Aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyebutkan tidak sedikit biaya kebutuhan rutin yang dibutuhkan bagi ahli waris dinasti politik untuk terus menggerakkan jaringan politik dan mesin partai. Ujungnya pun kembali ke praktik korupsi.(Jay/P-1)