Menutup Gap Harapan dan Kenyataan

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mewarisi kondisi perekonomian yang tidak menggembirakan dari pemerintahan sebelumnya.

Sederet persoalan menghadang, seperti tingginya beban subsidi BBM, tren pertumbuhan ekonomi yang menurun, serta masalah ketimpangan antara wilayah timur dan barat Indonesia.

Optimisme untuk membawa perekonomian Indonesia kembali membaik terasa begitu membuncah ketika duet pengusaha tersebut dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Namun, dalam hitungan bulan, optimisme itu mengalami penurunan karena sinyal yang dipantulkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dirasakan membingungkan dan jauh dari janji-janji semasa kampanye.

Dalam sesi diskusi bidang ekonomi yang digelar oleh Media Research Centre (MRC), sebuah lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group pada Selasa (6/10), sebagian besar peserta diskusi yang terdiri dari pengamat, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat merasakan adanya semacam gap antara harapan dan kenyataan.

"Saat ini yang dirasakan terjadi ialah inflasi dari janji-janji kampanye," kata Direktur Eksekutif Ecosoc, Sri Palupi.

Sri Palupi melihat ada kebijakan yang tidak nyambung antara apa yang didengung-dengungkan dan realitas di lapangan. Dia mencontohkan program di sektor pertanian.

Pemerintah sibuk membuat waduk yang sebenarnya di banyak negara sudah ditinggalkan penggunaannya, tetapi luput untuk mencetak lahan sawah.

Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi. Lebih banyak kebun sawit yang tercipta ketimbang lahan-lahan pertanian.

"Tidak ada upaya pengalihan lahan kepada petani. Petani juga tidak dilibatkan untuk memelihara lahan. Programnya (untuk) petani, (tetapi) yang dicetak sawit. Antara masalah dan solusi tidak nyambung," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung Ina Primiana melihat ada inkonsistensi antara apa yang diharapkan dan kebijakan yang diterapkan.

Misalnya, soal kebijakan Kementerian Perdagangan membereskan masalah perniagaan.

Semestinya yang tampak ialah semakin banyak produk dalam negeri beredar karena sejatinya pembenahan yang dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Bahkan, bila perlu, produk yang dihasilkan bisa masuk ke ranah ekspor.

Upaya untuk memberikan nilai tambah bagi setiap produk ekspor juga tidak terlihat berjalan dengan lancar.

Kebijakan hilirisasi yang hendak diterapkan pemerintah seperti berjalan sendiri-sendiri.

Contoh sederhana terlihat pada industri pengolahan kulit di Garut.

Produk kulit yang dihasilkan lebih banyak diekspor. Akibatnya, perajin sepatu yang ada di sekitar Bandung kesulitan memperoleh pasokan kulit.

"Ini kan sebenarnya bisa dilakukan pembagian, mana yang dialokasikan untuk ekspor dan mana untuk perajin," ungkap Ina.

Oleh karena itu, Ina mempertanyakan akankah kebijakan hilirisasi untuk memperoleh nilai tambah terus dilaksanakan karena sinyal yang dilemparkan sangat lemah sehingga tidak bisa ditangkap jelas.

Ketidaksinkronan kebijakan antarkementerian juga terlihat dari apa yang diputuskan dan direncanakan setiap kementerian.

Misalnya, terkait rencana pemerintah membangun kawasan industri yang diharapkan menjadi sentra-sentra pertumbuhan.

Kementerian Perindustrian telah menetapkan pembangunan 14 kawasan industri.

Sejatinya, keberadaan kawasan industri didukung oleh infrastruktur pelabuhan untuk memperlancar arus barang.

"Tetapi kenyataannya antara kawasan industri yang hendak dibangun dan lokasi pelabuhan yang dikembangkan Kementerian Perhubungan tidak nyambung," tandas Ina.

Oleh sebab itu, Ina menyarankan agar koordinasi setiap kementerian ditingkatkan.

Peserta diskusi lainnya, Soleman Ponto bahkan mengkritik pembangunan pelabuhan lebih ditujukan melayani kepentingan pemodal besar.

Yang menyedihkan saat ini ialah bahwa masyarakat malah disodori pembangunan kereta api di daerah yang sebenarnya lebih membutuhkan pelabuhan.

"Ini tentu saja tidak sesuai dengan konsep tol laut yang dibicarakan selama ini," kata Soleman.

Politikus PDI Perjuangan Arif Budimanta yang juga merupakan anggota tim pemenangan Jokowi-JK pada pilpres lalu mengakui pemerintah terus berusaha merealisasikan janji-janji kampanye.

Bila saat ini terlihat apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang dijanjikan, itu lebih kepada masalah waktu karena tidak bisa semua hal dilakukan secara sekaligus.

"Pembangunan kereta api itu harus dilihat dari sisi sistem transportasi terpadu," jelas Arif.

Stabilitas ekonomi makro menjadi dasar bagi pemerintah melangkah lebih lanjut.

"Inflasi bagus, daya beli meningkat, pengangguran berkurang, maka dipastikan dolar akan melemah terhadap rupiah. Jadi, perlu dilihat komitmennya menjalankan program. Penilaian setahun tidak tepat untuk mengukur kinerja pemerintahan," tandas Arif.