Komitmen Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM Paniai Ditagih

HARI ini, Kamis (8/12), genap 2 tahun tragedi Paniai Berdarah di mana 4 warga sipil tewas dan 17 lainnya luka-luka. Namun, upaya penyelesaian peristiwa kejahatan kemananusiaan yang diduga melibatkan aparat negara tersebut tidak kunjung usai.

"Dan 2 tahun pula Presiden Jokowi memimpin negeri ini yang tentunya tetap dibayangi tragedi Paniai. Namun, di saat yang sama, Presiden seolah diam di atas jeritan, rintihan, dan ratapan rakyat Paniai karena ini tidak kunjung selesai," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada Media Indonesia, Kamis (8/12).

Menurut Natalius, Komnas HAM menganggap kasus Paniai merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi rakyat Paniai dan masyarakat Papua pada umumnya dan tentunya bagi masa depan penegakan HAM di Tanah Air.

"Bahkan masalah ini bukan hanya penting bagi masyarakat Paniai tapi juga penting bagi Indonesia di mata dunia, karena sadar atau tidak, peristiwa Paniai telah mendunia juga telah menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua. Kami ingin sampaikan bahwa masyarakat Paniai minta TNI dan Polri mengumumkan hasil penyelidikan yang pernah dilakukan, Komnas HAM sudah kirim surat ke Menkopolhukam tapi Pemerintah tidak mau mengumumkan bahkan terkesan menutupi pelaku," jelas Natalius.

Hasil penelusuran Komnas HAM, kata dia, ditemukan letak kesalahannya ada pada Pemerintah.

"Maka, jika kasus Paniai ditanya oleh siapapun termasuk dunia Internasional maka yang menutupi pelaku dan tidak mau buka hasil penyelidikan itu Menkopolhukam atau Pemerintah," tegas Natalius.

Maka itu, dia meminta ketegasan dan ketulusan hati Presiden Joko Widodo agar mengusut tuntas kasus ini dan memenuhi keadilan korban terutama keadilan bagi rakyat Papua.

"Karena bagaimana pun tragedi Paniai telah menjadi sebuah memori kelam bangsa Papua Melanesia, juga telah menjadi sejarah kelam di samping lebih dari 5 ribu rakyat Papua yang ditangkap dan dianiaya. Maka sikap presiden sangat penting termasuk menjadi penentu integrasi politik papua ke pangkuan NKRI," pungkasnya. (OL-3)