Pansus Pelindo Dituntut Hasilkan Fakta

WAKIL Ketua DPR Agus Hermanto berharap Panitia Khusus Pelindo II yang dibentuk pada Selasa (13/10) dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan menghasilkan rekomendasi sesuai dengan fakta. "Saya berharap Pansus Pelindo berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan menghasilkan sesuai dengan fakta yang ada," katanya di Jakarta. Apabila pansus sudah menemukan fakta, dia mempersilakan untuk menindaklanjutinya. Menurut dia, seluruh rekomendasi pansus akan ditindaklanjuti pada hal-hal lebih lanjut karena pansus tidak bisa mengadili.

"Pansus tidak bisa mengeksekusi, tetapi hanya memberikan usulan dan rekomendasi," ujarnya. Anggota Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan pihaknya akan mendalami berbagai persoalan di Pelindo II, salah satunya mengenai ketenagakerjaan yang salah. Hal itu, menurut dia, bisa dilihat dari pemberangusan terhadap serikat pekerja di Pelindo II. "Mulai efektifnya akan dibahas di antara pimpinan dan harus diputuskan siapa yang menjadi pemimpin Pansus Pelindo II," katanya.

Pansus Pelindo II, menurut dia, akan mengembalikan posisi BUMN sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya orang per orang. Rekan sejawatnya yang juga masuk dalam Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu menambahkan, dalam waktu dekat, pansus akan memilih pemimpin pansus untuk selanjutnya melakukan rapat-rapat. Pansus nanti akan memanggil seluruh pihak yang diduga mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan PT Pelindo II, tidak terkecuali Dirut PT Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Pansus akan menyelidiki dugaan korupsi, di antaranya perpanjangan kontrak terhadap JICT yang dinilai tidak sesuai kriteria. Selain itu, pansus juga akan mengusut perlakuan yang semena-mena pemimpin PT Pelindo terhadap pegawai, dwelling time, hingga dugaan intervensi terhadap penegak hukum yang membuat Kabareskrim Komjen Budi Waseso dirotasi menjadi Kepala BNN.

"Pansus segera bekerja mengungkap penyelewengan yang terjadi di PT Pelindo II. Kami akan memanggil semua yang diduga terlibat dalam Pelindo II, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pelindo II," ujar Masinton. Dalam pansus nantinya, Masinton juga akan menanyakan dugaan gratifikasi perabotan rumah yang diberikan RJ Lino kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, meski kini kasus tersebut sudah ditangani oleh KPK. "Sudah di KPK, tapi tidak ada salahnya kalau ditanyakan di pansus," ujarnya.