Kasus Aceh Singkil Coreng Kebinekaan

KEBINEKAAN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan negeri ini. Ia bahkan telah hidup jauh sebelum Indonesia diproklamasikan. Karena itu, sangat disesalkan jika semangat keragaman itu tercoreng oleh insiden yang didasari kurangnya sikap toleransi. Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyatakan, untuk merawat kebinekaan itu, toleransi dan saling menghargai tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus menjadi roh bangsa Indonesia. JK mengemukakan hal itu terkait dengan insiden yang terjadi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Dilaporkan ratusan orang mendatangi dan membakar satu gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Selasa (13/10). Penyerangan pun terjadi. Satu orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya cedera.

Warga yang merasa tidak aman pun mengungsi ke wilayah Sumatra Utara. Wapres JK mengatakan masyarakat harusnya memahami betul toleransi atau menghormati umat agama lain, memaknai Pancasila sebagai pemersatu, selain tentunya menghargai hukum. "Masyarakat harus memahami, bagaimana toleransi yang baik, termasuk membangun tempat ibadah. Bagaimana aturannya?" tutur JK. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan sungguh ironis jika ada keinginan menyingkirkan perbedaan atau kebinekaan yang sudah lama ada.

"Benih-benih sektarian tidak boleh ada di Indonesia karena bisa mengancam integrasi bangsa. Konstitusi memberi peluang bagi warganya untuk berekspresi sesuai keyakinan. Kebinekaan telah ada sejak negara ini belum lahir dan kebinekaan di Nusantara merupakan fakta." Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Kapolri Badrodin Haiti segera mengambil langkah cepat untuk menghentikan kekerasan serta menjamin perlindungan bagi setiap warga negara, membangun perdamaian dan kerukunan bersama. Menurut Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, perintah itu disampaikan Presiden melalui telepon. "Presiden meminta penegak hukum agar peristiwa itu tidak merembet ke mana-mana dan bisa diselesaikan dengan baik dan adil," ujar Ari, Selasa (13/10).

Menyesalkan
Dua ormas Muhammadiyah dan PBNU menyesalkan terjadinya insiden itu. Itu dikemukakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Ketua PBNU Sulton Fatoni, kemarin. Muhammadiyah dan PBNU pun meminta pemerintah melakukan investigasi terhadap penyebab kekerasan, menangkap dan menindak siapa pun yang bersalah sesuai hukum berlaku. Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia St Albertus Magnus melalui rilis, kemarin, juga meminta pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh bertindak tegas, cepat, dan tepat karena peristiwa intoleransi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Imdadun Rahmat, melihat insiden Aceh Singkil terjadi akibat pemerintah daerah tidak mempunyai ketegasan untuk mengeluarkan izin dalam pendirian rumah ibadah. Mendagri Tjahjo Kumolo membenarkan hal itu selain juga karena pemda lalai merawat kerukunan antarumat beragama. Pascainsiden, kondisi di Aceh Singkil mulai kondusif. Polisi telah meminta keterangan dari 20 orang saksi.