Tahun Konsolidasi dan Pertimbangan Jokowi-JK

PRESIDEN Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla praktis menggunakan setahun pemerintahan mereka untuk mengelola dua perkara: melakukan konsolidasi dan memberikan pertimbangan baik kepada jajaran di pemerintahan maupun lembaga kenegaraan lainnya. Sebab mereka berasal dari koalisi partai politik yang tidak menguasai parlemen serta pemain baru (khususnya Jokowi) dalam jagat politik nasional. Demikian benang merah dari Focus Grup Discusion (FGD) dengan tajuk Setahun Jokowi-JK yang digelar awal bulan ini di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat. Menurut Yudhistira ANM Massardi, Jokowi-JK belum melunasi janji-janji kampanye mereka.

Namun, seperti yang juga diungkapkan Arif Budimanta, tanda-tandanya sudah tampak di sana-sini. "Arah kebijakan Jokowi-JK sudah on the track." Segendang sepenarian, Profesor Ikrar Nusa Bhakti menegaskan, "Satu tahun pertama bandul politik sudah tampak di tangan Jokowi walaupun lagi-lagi belum komplet 100%." Ketiganya bagian dari 24 peserta kegiatan itu, yang digelar sebagai penanda lahirnya Media Research Centre, sebuah lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group. Laporan FGD tersebut akan diturunkan berturut-turut mulai hari ini hingga Selasa (20/10) dalam edisi khusus Setahun Jokowi-JK.

Anda juga bisa menyaksikan laporannya dalam program Kupas Ketujuh yang disiarkan Metro TV, Senin (19/10) pukul 20.00-21.00 WIB atau mengunduhnya di Metrotvnews.com. Menurut Ikrar yang memberikan pandangan terkait polhukam bersama Djohermansyah, Lucius Karus, Muhammad Purianda, dan Tama S Langkun, ketidakkompletan itu disebabkan istana belum sepenuhnya menangani Polri-TNI. "Secara politik, Presiden dan Wapres belum benar-benar dapat dikatakan sudah berdaulat." Membereskan partai politik, dalam kacamata Lucius Karus dari Formappi, menjadi sangat strategis karena sebenarnya yang setiap hari menggerogoti Jokowi-JK ialah masalah yang justru dihadapi dan berasal dari parpol.

"Seberapa pun Jokowi dengan ketulusannya sebagai presiden dan sebagai seorang manusia ingin mengubah bangsa ini, ketika kemudian terjadi desire dalam proses pengambilan keputusan dengan partai politik, semuanya jadi kacau-balau," ujarnya. Ikrar menimpalinya, "Kadang-kadang yang menjadi pengganggu dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu kalau bukan parpol, polisi, ya TNI." Menabalkan celetukan itu, Lucius Karus mencontohkan hiruk pikuk terkait dengan pengisian jabatan Kapolri yang akhirnya jatuh ke pundak Jenderal Badrodin Haiti yang merembet pada kriminalisasi KPK ialah bukti adanya residu dalam hubungan antara Jokowi-JK dan parpol pendukung.

"Bahkan dalam suatu masa, Jokowi seperti tidak punya karakter dan kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Setiap kali ingin menunjukkan keasliannya, pada saat yang sama dia harus berhadapan dengan petinggi-petinggi partai yang punya pengaruh terhadap nasibnya." Lucius menganjurkan Jokowi-JK membuat pakta integritas dengan parpol untuk mendapatkan ruang seluas mungkin guna merealisasikan sebagian yang pernah dijanjikan. Itu sekaligus mengakhiri masa konsolidasi dan pertimbangan untuk masuk periode merealisasikan janji-janji. Menurut Ikrar, pemerintah memang terlalu banyak janji, tetapi banyak yang diingkari.

Jika Jokowi-JK menutup tahun pertama dengan merampungkan konsolidasi dengan seluruh kekuatan politik, di sektor ekonomi perlu kerja lebih keras. "Masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan," ujar Prof Ina Primiana. Namun, peserta FGD yang meminati masalah itu seperti Soleman Ponto, Sri Palupi, Dhanil Ansyar Simanjuntak, Arif Budimanta, Rokhmin Dahuri, dan Haryadi Sukamdani memberikan apresiasi atas menguatnya kembali nilai rupiah atas dolar AS dan IHSG minggu-minggu terakhir ini.

"Ini memberikan kelegaan," ujar Haryadi. Menurutnya, sepanjang setahun pertama kepemimpinan Jokowi-JK, situasi ekonomi memang sangat menantang yang diperdalam ketidakpastian situasi global. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan target, daya beli masyarakat melemah dan loyonya nilai rupiah atas dolar AS menjadikan pelaku dunia usaha harus berjibaku agar selamat.

Ketidakjelasan
Haryadi menambahkan, kondisi itu diperberat ketidakjelasan rencana pemerintah dalam pengembangan ekonomi nasional. "Sebenarnya semua rencana pembangunan sudah ada, tetapi pada saat eksekusi, karena kepentingan satu dan lain hal yang sangat kuat, yang tadinya tidak direncanakan malah dikerjakan. Bahkan ada yang kurang masuk akal," tuturnya. Ia pun menyentil proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung akan lebih bermanfaat jika investasinya dipakai untuk membangun kawasan industri baru. Lebih dari itu, Prof Ina Primiana menangkap ketidakjelasan dalam kebijakan industrialisasi.

"Sekarang ini masyarakat bawah bingung. Industri kita mau dibawa ke mana? Apakah ke arah industri, pertanian, atau ke jasa pariwisata?" Kebingungan itu semakin menjadi ketika kementerian, pusat dan daerah, tidak mengambil langkah yang sama, saling tabrak atas nama ego sektoral. "Tidak ada tujuan bersama. Tidak ada koordinasi. Tidak ada sinergi."

Bahkan dalam penilaian Sri Palupi, pembangunan yang digalakkan pemerintah tidak mendukung perekonomian rakyat. "Di era Jokowi, penggusuran sangat besar. Bukan membangun dari pinggiran, melainkan menggusur dari pinggiran. Ini agak mengkhawatirkan karena yang terjadi sekarang, cita-citanya semakin tidak jelas. Akibatnya ekonomi tidak melaju," urainya. Ia mengakui Jokowi harus memanggul beban berat karena perekonomian Indonesia sudah mengalami declining sejak 2011.

"Sudah mendapatkan warisan yang berat, masih tertimpa krisis global." Arif Budimanta mengakui beratnya beban yang harus disangga. Namun, ia menilai arah kebijakan Jokowi-JK sudah on the track. "Jika ada kekurangannya, akan ditambahi empat tahun ke depan." Ia mencatat, saat ini pemerintah tengah berusaha keras mengurai dan menegakkan benang kusut yang berserakan di seantero negeri.

Sosial budaya
Beban berat juga terjadi di wilayah sosial dan budaya. "Saya belum melihat adanya strategi kebudayaan yang ditempuh oleh pemerintah Jokowi. Konsep Nawa Cita, revolusi mental, Trisakti terjebak hanya sebagai slogan. Padahal, masalah sosbud sangatlah krusial," kata Hajriyanto Y Thohari yang bersama Jaya Suprana, Yudhistira ANM Massardi, I Sandyawan Sumardi, Kris Tan, Muhammad Ide Murteza, Azyumardi Azra, Firdaus, Retno Listyarti, Komaruddin Hidayat, dan KH Imanulhaq memilih membahas masalah sosial dan budaya.

Menurut Sandyawan Sumardi, konsep Nawa Cita dan Trisakti yang ingin diimplementasikan itu tidak harus menjadikan Jokowi dan kabinetnya menjadi superhero yang utopis, tetapi justru menahbiskannya sebagai manusia biasa dan punya rasa sayang pada peri kehidupan rakyatnya. "Rakyat sangat tidak suka melihat wajah Pak Jokowi sebagai 'makhluk politik' yang penuh dengan kerutan wajah topeng politis yang tegang karena jadi sandaran kekuasaan politik sana-sini." Kecintaan rakyat terhadap Jokowi sebenarnya merupakan modal dasar bagi pemerintah untuk merajut kembali kebudayaan Indonesia.

"Kita punya modal sosial yang kuat, yang paling kuat saya kira civil society yang vibran, rakyat yang religious based, juga yang mengakar ke LSM dan NGO. Saya kira ini memberikan harapan," ujar Azyumardi. Karena itu, sisa waktu kepemimpinan Jokowi-JK harus fokus memperkuat nilai-nilai keindonesiaan tersebut dalam rangka memperkuat kembali faktor-faktor pemersatu bangsa. "Bagi saya, resosialisasi nilai-nilai keindonesiaan itu sangat penting. Bagaimana cita-cita Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian dibicarakan kembali menjadi wacana publik, kemudian ada usaha untuk mendekatkan kembali tiap-tiap sila itu dengan entitas yang ada."

Dalam kacamata Komaruddin Hidayat, Pancasila masih sebagai ideologi penegak, tetapi sayangnya hanya berhenti sampai di titik tersebut. "Bukan lagi sebagai living values, bukan sebagai acuan nilai perilaku. Padahal, itulah akar tunggang identitas bangsa." Kondisi itu semakin diperparah kenyataan bahwa dunia pendidikan terjebak pada sistem industrialisasi. "Di kampus saya, yang namanya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan itu sudah sangat terasa. Lembaga pendidikan seharusnya nonprofit. Namun, yang saya alami, gedung pun disewakan untuk umum. Parkir disewakan dan dikelola oleh swasta. Ini kemudian membentuk privatisasi pendidikan, yang semakin menyapih dari nilai pendidikan dan pengajaran itu sendiri," ujar pemimpin BEM Universitas Negeri Jakarta, Firdaus.

Meskipun ke-24 peserta FGD senada tentang beratnya pekerjaan yang harus dipanggul pemerintahan Jokowi-JK empat tahun ke depan, mereka yakin cita-cita yang tertuang dalam Trisakti akan terwujud. Optimisme itu terekam setelah para peserta FGD mengisi lembar instrumen untuk mengetahui capaian Jokowi-JK terkait dengan Trisakti. "Kita sama-sama menyaksikan dinamika politik di tahun pertama memang harus lebih dulu disiasati dan itu sudah dilakukan dengan cukup baik. Situasi ini menjadi pendorong bagi Jokowi menapaki empat tahun ke depan untuk menuntaskan janji-janji," tandas Yudhistira.