Pemilih Pemula akan Jadi Rebutan

SELURUH kodya di DKI Jakarta tengah melakukan penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ketua KPU DKI Sumarno memperkirakan jumlah pemilih sementara di seluruh wilayah Jakarta ialah 7,1 juta jiwa. Sekitar 500 ribu orang merupakan pemilih pemula.

“Hari ini (kemarin) dilakukan penetapan di seluruh kota di wilayah DKI. Tanggal 8 Desember dilakukan rekap DPT tingkat provinsi. Jumlah saat ini ialah 7,1 juta pemilih dan sekitar 500 ribu merupakan pemilih pemula,” kata Sumarno di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, DPT yang sudah definitif akan menjadi dasar KPU DKI menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah surat suara yang dicetak, jumlah tinta, jumlah logistik, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Sampai sekarang kegiatan rekapitulasi masih berlangsung. Nanti malam ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kalau soal pemilih ganda, hal itu sudah disisir. Ya semoga tidak ada,” imbuhnya.

Dalam menanggapi jumlah pemilih pemula di DKI, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan 500 ribu merupakan angka yang sangat menentukan lolos tidaknya pasangan calon ke putaran kedua.

“Kalau pemilihnya 500 ribuan, pasangan calon yang bisa menggaet jumlah itu punya peluang besar. Dia bisa dapat 1/3 dari kebutuhan untuk lolos ke putaran kedua dan tidak bisa dipandang sebelah mata,” ujar Masykurudin saat dihubungi Media Indonesia.

Untuk meraih sisi emosional pemilih pemula agar mau memilih, Masykurudin mengatakan pasangan calon perlu melakukan pendekatan dengan cara kreatif.

Sudah dipanggil
Ketua KPU DKI Sumarno juga mengomentari keberatan tim sukses pasangan nomor pemilihan 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, terkait dengan program Rp1 miliar per RW yang dinyatakan Bawaslu melanggar administrasi.

“Bawaslu mengatakan itu pelanggaran administratif. Saya sudah mengundang tim nomor satu. Pasangan boleh mendetailkan visi dan misi mereka. Mereka akan mengonfirmasikan detailnya seperti apa,” ungkap Sumarno.

Dalam beberapa survei, pasangan Agus-Sylvi memiliki elektabilitas tertinggi bila dibandingkan dengan dua pasangan calon yang lain. Lembaga Survei Poltracking Indonesia 27 November lalu menyebutkan Agus-Sylvi memimpin tingkat elektabilitas sebesar 27,92%.

Saat membahas survei yang akhir-akhir ini marak, Direktur Eksekutif CSIS Philip Vermonte mengungkapkan lembaga survei perlu menjamin transparansi dan bisa mempertanggungjawabkan hasilnya sebagai kajian ilmiah.

“Supaya setiap hasilnya bisa diteliti kembali oleh setiap orang karena sudah menjadi bahan kajian scientific,” ujar Philip dalam diskusi di kantor CSIS.

Direktur Pelaksana Lembaga Survei Manilka Research and Consulting Herzaky Mahendra menegaskan lembaga survei bukan hanya perlu transparan, melainkan juga berani mengumumkan sumber pendanaan.

“Jadi kalau surveinya dibiayai siapa, ya tolong disebut juga. Kalau surveinya memihak ke salah satu pihak, ya buka sumber pendananya siapa dan cukup lakukan survei secara internal, jangan malah dipublikasi,” tandasnya. (Jay/P-5)

erandhi@mediaindonesia.com