Reshuffle Jilid II Jangan Sampai Gaduh

(RO/Ant/P-3)
15/10/2015 00:00
Reshuffle Jilid II Jangan Sampai Gaduh
( ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla genap berusia satu tahun pada 20 Oktober mendatang. Berkenaan dengan hal itu, pada Jumat (9/10) lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengisyaratkan bahwa Presiden akan mengevaluasi kinerja para menteri atau yang kerap disebut sebagai reshuffle jilid II. Dalam menanggapi wacana tersebut, Sekretaris F-NasDem DPR Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan secara umum kinerja Kabinet Kerja masih fluktuatif. Artinya, ada menteri yang sudah mulai eksis, tapi ada juga yang masih beradaptasi, terutama kementerian yang baru mengalami perombakan atau reshuffle jilid I pada Agustus silam.

"Secara keseluruhan, apa yang dilakukan Kabinet Kerja selama satu tahun ini relatif positif," kata Syarif di Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR itu berpendapat bila masih ada kekurangan, Presiden hendaknya tidak buru-buru melakukan reshuffle karena bisa berdampak pada persoalan ekonomi, terutama nilai tukar rupiah yang sedang membaik. Menurut dia, yang diperlukan Presiden saat ini ialah mempersolid jajaran kabinet. "Jangan sampai kegaduhan justru terjadi di internal pemerintahan sendiri," tukasnya.

Dalam menanggapi bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) di pemerintahan Jokowi-JK dan disebut-sebut bakal mendapatkan kursi menteri, Syarif mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden. Partai NasDem tidak pernah mempersoalkan masalah dapat atau kehilangan kursi di kabinet. "Janganlah partai politik minta-minta jatah menteri," tandasnya Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir mengatakan partainya akan berkontribusi lebih besar jika ada kader partai yang dipercaya bertugas dalam pemerintahan.

"Ya, di pemerintahan itu kan bermacam-macam ya. Itu tentu kontribusinya akan lebih besar," katanya seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla, Selasa (13/10). Dia mengatakan pihaknya menyerahkan amanat di pemerintahan untuk partainya kepada Presiden Jokowi. "Ya, itu kan prerogatif Presiden. Kalau diminta, ya itu tugas," ujar mantan Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, saat ini PAN berkontribusi memberikan sejumlah masukan kepada pemerintahan. "Seperti saya bertemu dengan Pak JK ini dalam rangka memberikan masukan-masukan," ujarnya.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya