Presiden Perintahkan Sertifikasi Tanah Digenjot

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan masih ada sekitar 120 juta hektare tanah di seluruh Indonesia yang harus segera disertifikasi.

Hingga saat ini baru sekitar 46 juta hektare yang sudah disertifikatkan.

"Kita 71 tahun merdeka, yang sudah diselesaikan baru 46 juta (hektare), masih 60% lebih yang belum selesai di seluruh Indonesia," kata Presiden saat menyerahkan 2.200 sertifikat tanah wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Dedung BSCC Dome Balikpapan, kemarin.

Karena itu, Presiden memerintahkan seluruh kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja keras meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses sertifikasi tanah.

"Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik, dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan," tegasnya.

Jokowi menargetkan dalam setiap tahunnya terhitung pada 2017 untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat.

Itu meningkat menjadi 7 juta sertifikat pada 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Presiden pun berjanji akan mengecek langsung realisasi program sertifikasi tersebut.

Untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat tersebut, Presiden memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS melalui uji kompetensi.

Dengan demikian, juru ukur itu langsung dapat bekerja untuk membantu percepatan proses pengurusan.

Dalam kunjungan ke Balikpapan ini Jokowi juga menengok pemanfaatan dana desa di Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Turut menyertai Presiden, Ibu Negara Iriana, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Kepala Desa Tani Bhakti Alamsyah.

"Di sini air kalau pas hujan tidak masalah, tapi masuk kemarau menjadi masalah besar. Tahun depan ini mau kejar yang namanya embung, kantong air, untuk semua desa yang musim kemaraunya sangat membutuhkan air," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek meminta Presiden menindaklanjuti proyek Kereta Api Borneo dan proyek tol Samarinda-Balikpapan serta jembatan tol Penajam Paser Utara (PPU)-Balikpapan. (SY/X-5)