Kita Indonesia Lapang Terima Teguran

PANITIA acara Kita Indonesia mengaku telah mengimbau peserta agar tidak membawa atribut partai politik.

Ketua Bidang Hukum Aliansi Bangsa Indonesia Taufik Basari mengatakan pihaknya memiliki keterbatasan sehingga terjadilah pelanggaran.

Acara yang berpusat di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (4/12) lalu, semula diklaim sebagai parade budaya. Nyatanya, banyak atribut partai politik yang beredar selama acara berlangsung.

"(Massa) ada yang membawa secara spontan dan luput (dari pantauan panitia). Ini kami akui kekurangan karena agak sulit diantisipasi," ujar Taufik seusai memberi penjelasan terkait dengan acara Kita Indonesia di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih terhadap teguran yang disampaikan Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian untuk memperbaiki diri.

Taufik menambahkan, panitia telah memperbaiki tanaman yang rusak, memungut sampah yang berserakan, dan mencopot atribut di jalur hari bebas berkendaraan bermotor (CFD) seusai acara yang dihadiri ratusan ribu orang tersebut.

"Mudah-mudahan acara ini menumbuhkan semangat menjaga keberagaman, persatuan kesatuan, dan Pancasila. Yang penting tidak ada satu pun kalimat hujatan dan membenci kelompok tertentu. Agar ini jadi budaya kita. Kita Indonesia yang seperti itu," tuturnya.

Sudah ditegur

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan pihaknya sudah menegur penyelenggara acara Kita Indonesia.

Menurutnya, ajang CFD yang digelar di Jalan Sudirman-MH Thamrin memang hanya dibolehkan untuk tiga jenis kegiatan, yakni olahraga, hiburan, dan budaya.

"Permintaan adalah parade budaya sehingga kepolisian dukung. Disayangkan ada atribut-atribut partai di situ. Karena itu, kita panggil panitia supaya melepas atribut partai. Kita kasih teguran supaya CFD tidak dipakai lagi untuk kegiatan partai," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan juga mengamini hal tersebut.

Penyelanggara aksi Kita Indonesia dinilai telah menyalahi aturan.

"Tidak boleh parpol (ambil panggung) di CFD. Sudah dipanggil penanggungjawabnya hari ini (kemarin)," ucapnya.

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun tidak ingin CFD disalahgunakan.

"Kalau peraturan kami, CFD harus total bersih dari kegiatan politik. Saya sudah baca. Saya enggak tahu bagaimana bisa terjadi," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membantah adanya surat edaran yang mengharuskan pegawai eselon II lingkungan Kementerian Sosial mengikuti acara tersebut.

Surat yang beredar kemarin, kata Khofifah, bertanda tangan Sekretaris Dirjen Pemberdayaan Sosial.

Padahal, surat yang beredar dari Kementerian Sosial harus berasal dari Sekretaris Jenderal.

"Saya ingin sampaikan bahwa Kementerian Sosial tiap minggu berputar di CFD terkait dengan rangkaian sosialisasi HKSN dan mobil antigalau," katanya. (Deo/MTVN/P-5)