Presiden Soroti Pungutan Liar dan Patgulipat Bea Masuk Impor

PRESIDEN Joko Widodo kecewa pungutan liar (pungli) dan praktik akal-akalan bea masuk barang untuk menghindari pajak masih marak di sejumlah pelabuhan di Tanah Air.

"Untuk memudahkan transaksi yang ada, aparat meminta harga borongan per kontainer. Satu kontainer benang impor dikenai pungutan tidak resmi sekitar Rp120 juta, produk kain bisa sampai Rp150 juta, dan pakaian jadi sekitar Rp200 juta per kontainer. Elektronik tentu saja lebih mahal," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai perdagangan dan impor ilegal di Kantor Presiden Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, hal tersebut membuka celah bagi penyelundupan produk-produk impor seperti pakaian jadi, alas kaki, kosmetika, elektronik, dan makanan. Keberadaan produk ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri tersebut pada akhirnya menggerus daya saing produk nasional yang berujung pada pelemahan industri lokal.

"Kalau ini tidak segera kita hilangkan, kita habisi, orang akan malas berproduksi, mengganggu pasar dalam negeri, mengganggu keuangan negara, dan melemahkan daya saing kita," ujar Kepala Negara.

Jokowi juga mencermati informasi mengenai patgulipat di pelabuhan untuk mengakali bea masuk barang guna menghindari pajak.

Modus tersebut dilakukan antara importir, pengusaha jasa pengurusan barang, dan staf di Ditjen Bea dan Cukai.

Untuk itu, Presiden mendesak dilakukannya perbaikan database antara Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak.

"Inilah yang harus disikapi serius terutama yang berkaitan dengan barang masuk."

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengakui kecurangan di pelabuhan menyebabkan negara kehilangan penerimaan sekitar Rp38 miliar hingga September 2015.

Dia mengungkapkan salah satu modus, yakni produk sutra diakui sebagai katun sehingga otomatis mengubah nomenklatur tarif.

"Modus penyelundupan itu macam-macam. Kami ingin semua data itu terinformasi kepada aparat pajak."

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan, setelah melakukan verifikasi ke seluruh pelabuhan baik tradisional maupun resmi, pihaknya menemukan beberapa aksi penyelundupan.

Heru mencontohkan pesisir pantai timur Sumatra, Sulawesi, dan NTT yang merupakan wilayah yang rawan penyelundupan produk baju bekas.

"Tahun ini jumlah penindakan kami dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun lalu."

Sesuai permintaan Presiden, Ditjen Bea dan Cukai akan mengintegrasikan sistem teknologi dan informasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Ini hal baru dan belum pernah ada. Presiden ingin mengetahui secara detail semua penerimaan pajak dan cukai harian. Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian sudah diminta untuk menyiapkan datanya," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung.