Warga Berebut Traktir Sandiaga Minum Kopi

PARA pembeli berebutan untuk membayar segelas kopi yang diminum calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Uno, di sebuah warung kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin.

"Enggak usah bayar Pak Sandi!" teriak mereka. Salah seorang dari mereka langsung menyerahkan uang kepada pedagang kopi.

"Kopinya enak karena dibuat dengan cara tradisional," kata Sandiaga.

Seusai minum kopi yang belum habis tersebut, Sandiaga minta kopinya dipindahkan ke gelas plastik untuk dibawa.

Lalu, ia melanjutkan meninjau Pasar Kramat Jati.

Pasangan dari cagub Anies Baswedan tersebut menerima pengaduan para pe-dagang dan warga yang sedang berbelanja.

Kondisi bangunan Pasar Kramat Jati terlihat kurang terawat.

Hawanya panas dengan aroma yang kurang enak karena sirkulasi udara sedikit.

Sandiaga menyatakan pasar itu perlu direvitalisasi.

Ia juga menilai pembangunan pasar modern terlalu dekat dengan pasat tradisional.

Akibatnya, timbul persaingan tidak sehat.

Sandiaga berpendapat harus ada kolaborasi antara keduanya, bukan malah dihadap-hadapkan.

"Pasar tradisional harus dibenahi karena 70% penyaluran sembako kepada warga dari pasar tradisional," kata Sandiaga.

Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti mendatangi majelis taklim Syarif Hidayatullah, di Cipulir, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Agus membantah program Rp1 miliar untuk tiap RW yang ia usung merupakan politik uang.

Agus menyatakan program itu untuk memberdayakan komunitas di lingkungan RW melalui mekanisme yang jelas.

"Dan itu dari APBD dan harus ada persetujuan dari DPRD," tukas anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Bawaslu menyebut program Rp1 miliar per RW yang dikampanyekan Agus sebagai politik uang.

Namun, pelanggaran hanya bersifat administratif, tidak ada unsur pidana.

Alasannya, program itu hanya tidak tercantum dalam visi-misi yang didaftarkan ke penyelenggara pilkada.

Bawaslu kemudian menyerahkan hasil kajian ke KPU DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Setelah mengkaji, KPU DKI berkesimpulan program itu bukan politik uang. (Nyu/Ant/P-1)