Skala Prioritas demi Keamanan Perairan

KETERBATASAN armada serta minimnya sarana prasarana militer penunjang bukan menjadi alasan untuk mengabaikan tugas menjaga kedaulatan bangsa di wilayah perairan NKRI.

Solusi konkret guna mengatasi pelbagai persoalan itu dilakukan dengan menerapkan skala prioritas dan menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Hal tersebut disampaikan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda Aan Kurnia dan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Darwanto ketika dihubungi Media Indonesia pada kesempatan terpisah, Sabtu (3/12).

Aan menjelaskan Koarmabar, misalnya menjalankan 5-6 operasi pengamanan rutin per tahun. Kegiatan yang terprogram dengan baik tersebut, antara lain mencakup pada pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan pengamanan perbatasan.

Menurutnya, sasaran utama dari kegiatan pengamanan oleh prajurit TNI-AL tersebut ialah sejumlah wilayah perairan yang eksistensinya diduga berpotensi mengalami gangguan atau ancaman besar. Konsentrasi prajurit dan armada juga bakal dipusatkan di kawasan rawan, seperti Natuna dan Kepulauan Riau.

Seperti diketahui Koarmabar saat ini membawahi 5 Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal), yakni Lantamal I di Medan, Sumatra Utara, Lantamal II di Padang, Sumatra Barat, Lantamal III di DKI Jakarta, Lantamal IV di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terakhir Lantamal XII di Pontianak, Kalimantan Barat. Secara keseluruhan ada 18 ribu personel yang diberi mandat menjaga kedaulatan perairan Indonesia dan memiliki sekitar 150 unit Kapal Republik Indonesia (KRI) dan Kapal Angkatan Laut (KAL).

“Ke depannya kami harus koordinasi dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk menanggulangi illegal fishing dan kasus ilegal lainnya bersama kementerian atau badan terkait,” ujarnya.

Secara terpisah, Panglima Koarmatim Laksda Darwanto menyatakan untuk kasus illegal fishing dipandang sudah berkurang pascagencarnya petugas melakukan patroli rutin. Titik rawan pencurian ikan biasanya terjadi di wilayah perbatasan Filipina, kemudian di Miangas, Sulawesi Utara, serta di perairan Aru, Maluku, maupun di Merauke, Papua.

“Kami dihadapkan dengan wilayah perairan yang luas dan jumlah unsur pengamanan masih kurang. Walaupun kapal-kapal kami cukup besar, tapi banyak yang sudah tua. Kami juga tidak mampu memagari seluruh wilayah perbatasan. Jadi, harus disiasati dengan memfokuskan di titik rawan,” kata Darwanto.

Kapal selam
Secara terpisah, pengamat militer dari Universitas Padjadjaran Muradi membenarkan kekuatan armada laut yang dimiliki militer Indonesia masih jauh dari ideal. Paramater itu terlihat dari banyaknya kasus pencurian ikan dan aksi penyelundupan.

Dia mengatakan idealnya penguatan pengamanan dan jangkauan di wilayah maritim di Indonesia dapat terealisasi dengan menerapkan skema 5-3-2, yakni 500 tambahan kapal perang, 300 kapal pengangkut, serta 200 kapal patroli, termasuk membangun 4 pangkalan kapal selam.

Itu sebabnya, dia mengatakan pengadaan kapal selam dan pangkalannya sangat dibutuhkan. Menurut dia, kapal selam berguna melakukan patroli intai yang sejatinya tidak dapat dilakukan secara penuh oleh prajurit yang berada di atas KRI, KAL, dan kapal patroli.

“Saat ini pangkalan kapal selam baru dibangun di Poso (Teluk Palu), Sulawesi Tengah. Saya membayangkan harus dibangun lagi di Batam, di perairan antara Papua dan Maluku, serta di Surabaya. Jadi, kita masih butuh 4 pengembangan pangkalan kapal selam,” ujarnya. (S-4)

golda@mediaindonesia.com