KPUD Tampik Laporan Bawaslu DKI

KEPUTUSAN Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan program Rp1 miliar per RW yang dikampanyekan pasangan calon Agus Harimurti-Sylviana Murni merupakan politik uang tanpa unsur pidana kurang tepat. Praktik politik uang selalu memiliki unsur tindak pidana.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengemukakan hal tersebut saat dihubungi, kemarin. Ia mempertanyakan mengapa politik uang bisa hanya berupa pelanggaran administrasi.

Fadli berpendapat, kalau ada pelanggaran politik uang, tapi unsur pidananya tidak terpenuhi, pemahaman tersebut keliru. "Kalau politik uang itu, pasti ada unsur pidananya. Tapi apakah memenuhi unsur pelanggaran administrasi, belum tentu," tandasnya.

Di kesempatan terpisah, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menegaskan program Rp1 miliar per RW yang digagas pasangan calon nomor urut 1 itu bukan politik uang.

Sumarno menerangkan, dalam kasus tersebut Bawaslu DKI hanya memberikan rekomendasi bahwa program Agus merupakan pelanggar-an administrasi, tetapi tidak mencantumkan sanksi. Oleh karena itu, KPUD melakukan kajian dan memutuskan program Agus-Sylvi bukanlah politik uang.

Sumarno menampik langkah KPUD itu melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat b1 UU Pilkada, bahwa KPU wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan.

Menurut Sumarno, KPUD dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu juga harus berdasarkan kajian terlebih dahulu. "Kategori politik uang itu dia janjikan pemilih 'kamu kalau memilih saya, saya kasih uang sekian'. Dari diskusi di KPUD begitu, bukan termasuk politik uang," ujarnya.

Sumarno mengingatkan para pasangan calon agar dalam penyampaian program merujuk pada visi dan misi. Sebelumnya, Bawaslu DKI memutuskan program Rp1 miliar per RW tergolong politik uang. Namun, pelanggarannya sebatas administrasi akibat tidak tercantum dalam visi-misi yang didaftarkan ke penyelenggara pilkada.

DKI terpopuler
Pilkada DKI Jakarta sangat disorot ketimbang 100 pilkada lainnya, baik oleh media da-ring maupun media sosial. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang mengatakan, dari 52.773 pemberitaan media daring di November terkait dengan pilkada 2017, sebanyak 58% memberitakan pilkada DKI, sisanya terbagi di 100 daerah.

"Kalau ada yang bilang yang paling banyak dibicarakan pilkada itu adalah pilkada DKI, itu terkonfirmasi dengan data," ujar Rustika dalam diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, kemarin.

Pemberitaan soal pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat teratas dengan 68,69%, diikuti pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno 16,16% dan Agus-Sylvi 15,15%.

Pembicaraan tentang tiga kandidat juga membanjiri Twitter. Pada November, Basuki-Djarot menjadi yang teratas dengan 2,18 juta cicitan. Agus-Sylvi memancing 293 ribu cicitan dan Anies-Sandi hanya dengan 64 ribu cicitan. Figur Basuki yang kontroversial menjadi daya tarik. (Nyu/P-1)