Polri Berupaya Lakukan Reformasi Internal

POLRI mengklaim telah berupaya melakukan reformasi internal dan birokrasi. Hal yang diperbaiki yakni kinerja dan kultur.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, terkait kinerja, pihaknya akan fokus memperbaiki pelayanan publik. Sebab, kata dia, korupsi dapat ditekan bila pelayanan publik berjalan dengan mudah dan baik.

"Layanan publik yang mudah diakses masyarakat sekaligus juga dapat menekan angka atau potensi korupsi di internal," kata Tito dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Kamis (1/12).

Ia mencontohkan sistem pelayanan publik yang berbasis IT atau daring. Menurut dia, dengan sistem itu, masyarakat bisa melaporkan tanpa perlu datang ke kantor polisi. Tapi, cukup melalui aplikasi.

"Ini sudah cukup dikembangkan di semua Polda, di seluruh wilayah. Namun memang belum terintegrasi secara nasional," ungkap dia.

Untuk itu, Tito menargetkan, sistem pelaporan daring ini akan diintegritaskan secara nasional pada 2017. Sehingga, hal itu dapat menekan potensi korupsi lantaran tidak ada lagi masyarakat yang bertemu langsung dengan petugas dalam melaporkan sesuatu.

"Tahun depan, kami programkan untuk melakukan integrasi nasional mengenai sistem aplikasi masyarakat yang bisa melapor kepada Polri tanpa perlu datang, bersentuhan, dan bertemu langsung petugas," kata dia.

Sementara itu, untuk memperbaiki kultur, terutama yang berhubungan dengan budaya koruptif, Polri telah berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Tito, pendapatan anggota Polri saat ini masih terbilang kecil.

"Sampai saat ini, kesejahteraan anggota Polri, take home pay-nya ini memang masih belum memadai. Kalau naik gaji gak mungkin, tapi tunjangan kinerja masih mungkin. Sekarang tunjangan kinerja kami baru 57%," kata dia.

Karena itu, Tito menuturkan akan membantu Kementerian Keuangan untuk memperbaiki keuangan negara. Hal itu melalui pendapatan dari pajak dan bea cukai.

"Nanti kalau keuangannya membaik, kalau bisa juga Remunerasi bisa ditingkatkan. Kalau bisa di akhir 2019 bisa 100% sehingga anggota polisi take home pay-nya bisa lebih baik," ucap dia.

Selain itu, kata dia, permasalahan lain yang dihadapi kepolisian yakni belanja barang operasional. Tito menilai, anggaran yang disediakan selama ini belum cukup untuk melakukan belanja barang operasional di kepolisian.

Menurut dia, anggaran tersebut hanya cukup untuk belanja barang operasional di tingkat Mabes. Sedangkan, di tingkat lainnya seperti Polda, Polres dan Polsek masih minim.

"Ini juga membuat anggota-anggota akhirnya terjadi pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka karena anggaran operasional mereka yang masih kurang," kata dia. (MTVN/OL-3)