Presiden tidak Ingin SPJ Bertumpuk

PRESIDEN Joko Widodo menyesalkan surat pertanggungjawaban (SPJ) menyita banyak waktu para penyelenggara negara. Padahal masih banyak tugas yang harus mereka kerjakan.

"Penyuluh pertanian lapangan tidak keliatan lalu lalang di sawah, energi habis buat urus SPJ. Guru kepala sekolah sama, lebur tengah malam, apa siapkan program? Ternyata urus SPJ," kata Jokowi dalam sambutannya di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini, Kamis (1/12).

Hal ini, kata dia, bahkan juga terjadi pada wali kota hingga gubernur. Rangkapan laporan SPJ bisa bisa mencapai 15 sampai 44 lembar. Padahal, aku Jokowi, dokumen itu belum tentu dibaca.

"Saya perintah maksimal 2 halaman. Jangan bertumpuk yang penting mudah kontrol, cek, awasi, bukan laporan banyak," jelas dia.

Dia pun meminta jajaran pemerintah untuk mengoptimalkan e-budgeting, e-audit, dan e-katalog. Namun, pelaksanan proses ini harus terus diawasi sehingga tidak diakali oknum nakal.

"Contoh OTT (operasi tangkap tangan) perhubungan sudah perizinan online tapi di-off-kan karena tidak ada pengawasan," pungkas dia. (MTVN/OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama