Negara Harus Tegas tapi tidak Bertindak Berlebihan

RENCANA demonstrasi 2 Desember halal dilakukan sepanjang tak mengganggu kepentingan umum. Polri pun diminta tegas namun tak berlebihan dalam menindak.

Polri juga diharapkan antisipatif terhadap efek kasus Basuki Tjahaja Purnama terhadap intoleransi. Sebab, saat ini rasa kebinnekaan masih rapuh.

"Rencana demo 2 Desember jika diselenggarakan mengganggu ketertiban umum, dapat dilarang. (Tetapi) Polri harus mengambil langkah terukur tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat," kata Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru, membacakan sikap Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin (28/11).

Langkah terukur yang dimaksudkan ialah soal penindakan terhadap kelompok tertentu yang diduga bakal menyelipkan agenda makar dalam aksi demo itu.

"Penggunaan delik makar secara tidak akuntabel hanya akan membahayakan demokrasi," cetus Henny.

Koalisi juga mengingatkan tentang adanya ancaman kepada kebebasan berkeyakinan, terutama di daerah, sebagai efek dari proses hukum terhadap Basuki. Kasus tersebut bisa jadi percontohan dalam penindakan kasus sejenis.

"Potensi penindakan berlebihan di daerah dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia."

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, rekomendasi-rekomendadi tersebut dikeluarkan terkait masih rapuhnya kesadaran warga tentang perbedaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika dibiarkan, ini mudah disusupi kepentingan politik pihak lain.

"Dinamika sosial politik menujukkan bahwa kemajemukan yang jadi dasar antropolgi dan fakta sosiologis bangsa sesungguhnya rapuh dan rentan dieksploitasi utuk berbagai tujuan destruktif yang melemahkan tujuan demokrasi dan prinsip negara hukum," paparnya.

Penandatangan pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil itu ada sekitar 31 orang. Mereka ialah Marzuki Darusman, Frans Magnis Soeseno, HS Dillon, Todung Mulya Lubis, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, Sulistyowati Irianto (Guru Besar UI), Karlina Supelli (Guru Besar STF Driyarkara), Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI), Mayling Oeiy-Gardiner (Guru Besar UI), Riris Sarumpaet (Guru Besar UI), Muhajir Darwin (Guru Besar UGM), KH Husein Muhammad (Fahmina Institute), Henny Supolo (Yayasan Cahaya Guru), Daniel Dhakidae (Prisma-LP3ES) Neng Dara Affiah (tokoh perempuan), , Masruchah (aktivis perempuan), Usman Hamid (Public Virtue Institute-PVI), Haris Azhar (KontraS), Allisa Wahid (Gusdurian), Rumadi Ahmad (Lakpesdam NU), Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial), Muhammad Hafiz (Direktur Eksekutif Human Rights Working Group), Benny Soestyo (Budayawan), Bonar Tigor Naipospos (SETARA Institute), Ismail Hasani (akademisi UIN Jakarta), Nia Sjarifuddin (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika), Marzuki Wahid (Fahmina Institute) Wahyudi Djafar (ELSAM, Jakarta), Alvon Kurnia Palma (YLBHI, Jakarta), Jerry Sumampouw (PGI). (X-12)