Kalla: Pemerintah Menolak Ditekan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan tunduk kepada tekanan para pengunjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang membelit calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ia pun meminta publik bersabar dan menghormati proses hukum. "Pemerintah tidak akan ditekan dengan demo. Karena itu, kita menganjurkan agar (masyarakat) sabar menunggu proses hukum itu," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/11).

Dijelaskan Kalla, pemerintah tidak anti terhadap aksi unjuk rasa. Namun, upaya mengungkapkan ekspresi tersebut harus dijalankan dengan damai. Pemerintah pun membuka pintu untuk dialog.

"Kalau mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan damai, berdialog. Pemerintah pasti menerima dialog itu. Tapi apapun (tuntutan masyarakat) itu harus menunggu proses hukum. Apa pun," cetus Kalla.

Dihubungi terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian, peserta aksi juga terikat kewajiban untuk mematuhi aturan yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Unjuk Rasa.

"Seharusnya semua menyadari bahwa antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ada kewajiban yang tidak boleh diabaikan bahkan harus dilakukan, yaitu menaati aturan unjuk rasa yang ada dalam undang-undang," ujarnya.

Wiranto pun meminta agar aparat keamanan menjaga dan mengarahkan agar aksi unjuk rasa berlangsung tertib. "Sebenarnya kalau semua prosedur dijalankan seperti itu, demo itu tidak menakutkan, tidak mengganggu dan tidak membuat khawatir semua orang," tandasnya. (X-12)