Partisipasi Calon Perempuan di Pilkada Merosot

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti penurunan tingkat partisipasi perempuan pada kontestasi pilkada. Tercatat hanya sebanyak 7,17% calon kepala daerah perempuan yang maju pada pilkada serentak 2017 mendatang.

“Bahkan menurun dari pilkada serentak 2015 lalu yang partisipasi perempuannya 7,47%,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Senin (28/11).

Penyelenggaraan pilkada serentak di 101 daerah mengikutsertakan sebanyak 614 calon kepala daerah. Tapi, hanya 44 di antaranya yang merupakan calon kepala daerah perempuan. Itu pun didominasi eks legislator, kader parpol, dan jaringan kekerabatan dinasti politik.”

Menurut Titi, data tersebut menunjukan peningkatan angka keterwakilan perempuan masih menjadi agenda prioritas pada penyusunan regulasi pemilu. Ia mengungkapkan data itu bisa jadi acuan bagi pembentuk undang-undang supaya mendorong tingkat partisipasi politik perempuan.

"Maka harus disediakan terobosan berupa insentif bagi partai untuk berani mencalonkan kader perempuan."

Titi mengumpamakan sebagai perbandingan, negara Prancis dan Georgia menerapkan insentif dan disinsentif bagi parpol yang patuh maupun mengesampingkan syarat komposisi keterwakilan perempuan sebesar 30%.

“Perancis dan Georgia menerapkan pengurangan subsidi dana parpol bagi yang tidak memenuhi syarat partisipasi perempuan.”

Bagi Titi, payung regulasi harus menjamin kesetaraan antara laki laki dan perempuan sejak proses kompetisi di internal partai. "Dengan begitu ada kompetisi yang sama. Perempuan itu kebanyakan kalah karena bertarungnya dua kali. Sudah kalah populer di internal partainya sendiri, lalu ketika mencari dukungan koalisi dia enggak dapat tempat."

Ia mengungkapkan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu harus mampu menutupi berbagai kekurangan pada permasalahan keterwakilan perempuan. "Supaya keterwakilan perempuan sekurang kurangnya benar benar bisa mencapai 30%," pungkasnya. (X-12)