Indonesia Geram Hadapi Kesengkarutan Penyanderaan

UNTUK kelima kalinya dalam tahun ini, pelaut asal Indonesia disandera perompak yang menjadi bagian dari kelompok separatis bersenjata asal Filipina.

Dua di antaranya terjadi bulan ini di perairan Sabah, Malaysia.

Pada 5 November 2016, dua WNI yang diculik tersebut ialah nakhoda untuk dua kapal yang berbeda.

Keduanya berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara.

Mereka menakhodai kapal SSK 00520 F dan SN 1154/4F.

Kemudian, pada 19 November 2016, dua WNI diculik kelompok bersenjata saat tengah mencari ikan bersama 18 rekan mereka dalam kapal bernomor VW 1738 milik sebuah perusahaan perikanan di Sabah.

Mereka bernama Safaruddin selaku kapten kapal dan Sawal sebagai anak buah kapal.

Menghentikan berulangnya penyanderaan yang mengincar warga Indonesia hanya bisa dilakukan dengan menghabisi seluruh perompak.

Pemerintah Indonesia berharap Filipina dan Malaysia sedianya lebih gencar mengambil tindakan lantaran kejahatan tersebut selalu terjadi di wilayah perairan mereka.

"Artinya bukan kita ingin melempar tanggung jawab. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kembali tadi sumbernya, ya, penculik itu yang harus kita selesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, pekan lalu.

Indonesia, lanjut Wiranto, siap memberikan bantuan militer apabila pihak Malaysia dan Filipina ingin melakukan operasi pembersihan terhadap kelompok penyandera.

Peristiwa penyanderaan akan terus terjadi jika pemerintah Malaysia dan Filipina tidak mengambil tindakan pembasmian terhadap kelompok penyandera tersebut.

Ia pun menyayangkan bahwa kesepakatan untuk pengamanan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia ternyata tidak dilaksanakan secara optimal.

"Tetapi penculikan terjadi di perairan Malaysia yang mereka tidak mengamankan itu (perairan rawan). Nah, tentu kita mencari cara baru supaya kegiatan di mana pun, di tiga negara ini akan tetap aman. Ini masalahnya masih tetap eksis penculik itu."

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah berkoordinasi dengan menteri pertahanan Malaysia.

Para perompak yang diduga bagian dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf biasa beraksi di perairan Sabah.

Di perairan Sulu, Filipina Selatan, situasinya dinilai sudah aman pascamiliter Filipina melakukan penyerbuan.

"Sekarang yang di luar Sulu antara Sabah itu agak sulit. Di sana ada rumah-rumah yang agak menjorok dan mereka (penculik) sembunyi di situ. Tapi, saat disuruh bersihkan, mereka (masyarakat) malah demonstrasi," katanya.

Kerja sama teknis

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Hanafi Rais pun mendesak pemerintah RI segera menuntaskan pembicaraan dengan Filipina dan Malaysia terkait dengan prosedur teknis pengamanan kawasan perairan perbatasan tiga negara.

"Menteri-menteri pertahanan tiga negara harus sampai pada tahap kesepakatan yang sifatnya implementasi di lapangan. The devil is in the detail. Setannya memang ada di urusan detail lapangan," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Anggota F-PAN ini menilai penuntasan masalah penyanderaan itu hanya bisa dilakukan lewat jalur diplomasi.

TNI tak bisa melakukan tindakan sepihak karena konstitusi di Filipina melarang adanya aksi militer asing di wilayah mereka.

Langkah diplomasi yang terutama dilakukan Kementerian Pertahanan sudah tepat.

Yang perlu diintensifkan ialah dialog-dialog soal teknis tadi.

"Jangan sampai kita sudah mengamankan perairan, tapi begitu keluar dari wilayah kita tidak ada jaminan," keluhnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin juga mempertanyakan efektivitas nota kesepahaman (MoU) trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina dalam mencegah penculikan.

Di samping itu, Hasanuddin menyebut ketiga negara harus aktif dalam pertukaran informasi intelijen tentang pergerakan kelompok bersenjata dan koordinasi pengawasan kapal-kapal yang melintas di area rawan perompakan.

Efektifkan pencegahan

Pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat sebagai upaya pencegahan, ia menyarankan kapal-kapal Indonesia menghindari jalur rawan pembajakan atau menggunakan pengawalan TNI.

Selain itu, sambung Nuning, perlu dibentuk satuan pemukul cepat sebagai langkah pencegahan dan taktis.

Di tempat terpisah, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Muradi mengatakan upaya pencegahan bisa dilakukan dengan gelar pasukan TNI di dekat perbatasan terluar Indonesia yang paling dekat dengan wilayah Filipina untuk menimbulkan efek pencegahan, sebagai bagian integral dalam upaya mengefektifkan upaya-upaya diplomasi dan pendekatan kultural ketika terjadi insiden penyanderaan.

Kemudian, sambung dia, menjadikan wilayah perairan rawan penculikan sebagai daerah latihan gabungan.

Ini sebagai bentuk kerja sama antarkekuatan penjaga laut Indonesia dan Filipina.

Hal lain ialah jaminan keamanan pihak Filipina, Indonesia, dan Malaysia dengan melakukan patroli keamanan dan pengawalan bersama di wilayah perairan tiap negara secara terkoordinasi.

(Kim/Pol/P-4)