Cegah Korupsi melalui Kode Etik Parpol

KOMISI Pemberantasan Korupsi bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong terciptanya politisi dan partai politik yang modern, berintegritas, dan terbebas dari korupsi. Kode etik yang telah dirumuskan oleh KPK dan LIPI itu diharapkan menjadi tuntunan dalam membentuk iklim demokrasi berintegritas.

"Mengapa kode etik? Kami memandang bahwa pada da-sarnya semua harus berjalan di atas kata etik. Politisi dan parpol diamanatkan konstitusi melahirkan pejabat publik. Karena itu, harus berjalan dengan etik dan panduan yang patut atau tidak," terang peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, pada peluncuran produk dan program politik cerdas dan berintegritas, di Jakarta, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Jimly Asshid-diqie, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Syamsuddin mengatakan parpol belum mendapat kepercayaan publik, di antaranya karena kualitas pemimpin yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan masyarakat. "Bahkan sebagian besar justru jadi pasien KPK," katanya.

Gagasan untuk mendorong parpol menjadi institusi berintegritas, ucap Syamsuddin, merupakan respons atas kegundahan masyarakat dalam melihat praktik politik yang cenderung koruptif. Setidaknya hal itu tampak dari 32% kasus korupsi yang ditangani KPK menyeret aktor politik, seperti anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah.

Dia menjelaskan kajian kode etik tersebut dilakukan LIPI sejak Juni 2016 melalui riset dan workshop di empat daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Kegiatan itu menghadirkan seluruh perwakilan parpol, LSM, aktivis, dan pihak yang concern terhadap pembangunan demokrasi.

Panduan rekrutmen
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengharapkan hasil kajian kode etik itu menjadi panduan rekrutmen dan kaderisasi parpol. "Karena itu, parpol perlu melakukan terobosan dan inovasi dalam menjaring anggota, kader, dan para calon pejabat publik," ungkapnya.

Ia berharap substansi kode etik yang dirumuskan LIPI itu menjadi bagian penting dari UU tentang Partai Politik. Naskah kode etik tersebut juga menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara akan memberikan dana APBN kepada parpol.

Menko Polhukam Wiranto pun berharap hasil kajian itu dapat diadopsi oleh seluruh parpol dan politikus. Pasalnya, kegiatan parpol dan tingkah politisi selama ini sangat memprihatinkan karena belum memiliki standardisasi kaderisasi dan kode etik. "Ternyata keprihatinan sebagaimana yang dirasakan KPK dan LIPI merupakan keprihatian kolektif kita semua yang perlu segera ada perbaikan," tegas Wiranto.

Sejatinya, kata dia, parpol memiliki tujuan mulia sebagai tulang punggung demokrasi untuk mewujudkan kese-jahteraan dan keadilan sosial. Ketika negara punya format politik yang jelas, politik akan membangun kebaikan. "Kami meminta pandangan parpol mengenai kebutuhan kode etik bagi politisi. Ini dilakukan karena demokrasi berada di tangan parpol." (P-3)