PBNU Dorong Ormas Anti-Pancasila Dibubarkan

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seharusnya menjadi harga mati.

"Ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI, saya mohon sejak dulu dibubarkan," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di sela Kongres XVII Muslimat NU, Asrama Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin.

Namun, dia enggan menyebut siapa saja ormas yang dimaksud. Dia pun enggan berbicara banyak soal posisi Front Pembela Islam (FPI). "FPI, ya, tanya dia, Pancasila apa enggak. Terserah, tanya dia," kata dia.

Menurut Said Aqil, sebaiknya masyarakat ikut dengan ormas-ormas yang terus mengawal keberadaan negara. Ormas itu sudah pasti mendukung NKRI. "Yang jelas ormas yang berjasa yang lahirnya sebelum NKRI: NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, Sarekat Islam. Itu lahirnya sebelum Indonesia merdeka."

FPI dikabarkan segera berganti format menjadi partai Islam. Kabar tersebut kini santer terdengar. Pihak Polri beranggapan tidak ada larangan untuk membuat partai baru. "Wah baru dengar ini. Boleh kan mendirikan partai, masih boleh," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto.

Kerja sama
Di sisi lain, Indonesia dan Arab Saudi sedang menjajaki kerja sama keamanan dan penanganan terorisme. Hal itu bertujuan melindungi warga negara Indonesia di Arab Saudi dan sebaliknya.

Untuk mewujudkan hal itu, Wakapolri Komjen Syafruddin mengunjungi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Mohammed al-Shuibi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta Selatan, kemarin.

"Pada intinya kita ingin membangun silaturahim. Kebetulan juga Dubes Arab Saudi ini baru di Jakarta," kata Syafruddin.

Dubes Arab Saudi Osamah Mohammed al-Shuibi pun menyambut baik tawaran kerja sama dalam penanganan terorisme dengan Indonesia.

"Tentu saja ini baik, makanya kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Osamah yang baru 1,5 bulan bertugas di Indonesia.

Di Jakarta, Osamah mengaku sudah berkunjung ke Kantor Wakil Presiden, Ketua MPR dan DPR RI, serta Kementerian Kesehatan.

"Makanya saya menghargai bahwa kepolisian Indonesia mengambil inisiatif yang baik ini untuk membangun kerja sama yang baik ke depan."

Osamah juga menyinggung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang akan menggelar salat Jumat di Jalan Sudirman dan MH Thamrin saat aksi Jumat (2/12).

Soal lokasi salat itu, Osamah menyebut salat tidak dianjurkan dilakukan di jalan raya. "Islam itu boleh salat di mana saja. Namun, kalau di jalan itu tidak dianjurkan karena tidak lazim," ujarnya. (Gol/P-2)